Masyarakat kini dapat melaporkan atau menyanggah penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran secara online melalui aplikasi resmi Cek Bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Pelaporan ini merupakan langkah penting untuk menciptakan keadilan agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Di sisi lain, bagi keluarga yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun terkendala kategori desil yang tidak sesuai pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ada pula mekanisme pemutakhiran data yang bisa diajukan secara mandiri.
Realisasi Penyaluran Bansos 2026
Memasuki tahap IV/2026 periode Oktober-Desember, pemerintah terus menyalurkan berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bantuan beras, hingga bidang pendidikan dan kesehatan.
Hingga 30 September 2026, realisasi belanja bansos nasional telah mencapai Rp115,8 triliun atau setara dengan 71,2% dari pagu APBN, mengalami pertumbuhan sebesar 2,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
Realisasi tersebut mencakup penyaluran PKH sebesar Rp21,8 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Kartu Sembako sebesar Rp28,2 triliun untuk 17,6 juta KPM, PIP sebesar Rp11,1 triliun untuk 16 juta siswa, KIP Kuliah sebesar Rp14,4 triliun untuk 878 ribu mahasiswa, PBI JKN sebesar Rp34,7 triliun untuk 96,7 juta peserta, serta dana rehabilitasi dan penanggulangan bencana sebesar Rp5,6 triliun.
Cara Melaporkan Bansos Salah Sasaran Secara Online
Bansos dikategorikan salah sasaran apabila diterima oleh keluarga dengan kondisi ekonomi yang tidak sesuai kriteria penerima.
Sebelum melapor, masyarakat harus memastikan diri memiliki bukti yang valid dan objektif, seperti foto kondisi rumah penerima yang dianggap tidak layak.
Berikut adalah tahapan melaporkan bansos salah sasaran melalui aplikasi Cek Bansos:
- Unduh aplikasi resmi Cek Bansos melalui ponsel.
- Buat akun baru menggunakan data kependudukan atau login jika sudah terdaftar.
- Pilih menu sanggahan yang tersedia di dalam aplikasi.
- Cari daftar nama penerima bansos dengan memasukkan data wilayah secara lengkap (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan), lalu pilih nama yang dinilai tidak layak.
- Lengkapi alasan sanggahan serta unggah bukti pendukung yang kuat.
- Centang pernyataan konfirmasi "Saya telah memberikan sanggahan secara benar dan jujur".
- Kirim laporan dan tunggu proses verifikasi serta tindak lanjut dari pihak berwenang.
Pengiriman sanggahan ini tidak serta-merta langsung mengubah status penerima, karena laporan wajib melalui prosedur verifikasi resmi terlebih dahulu.
Cara Mengubah Desil DTSEN Lewat HP
Bagi keluarga yang merasa berhak namun terkendala kategori desil DTSEN yang terlalu tinggi, pemutakhiran data dapat diajukan dengan langkah-langkah berikut:
- Buka aplikasi Cek Bansos di ponsel dan login menggunakan akun terdaftar.
- Periksa data keluarga dan informasi kesejahteraan yang tercantum di dalam sistem.
- Cocokkan data tersebut dengan kondisi riil sosial ekonomi keluarga saat ini.
- Pilih fitur pemutakhiran atau pengajuan perubahan data yang tersedia pada aplikasi.
- Isi seluruh informasi yang diminta secara jujur dan lengkap sesuai kondisi sebenarnya.
- Unggah dokumen atau foto pendukung apabila dipersyaratkan.
- Periksa kembali keakuratan data, lalu kirim pengajuan pemutakhiran.
- Tunggu proses pemeriksaan dan validasi; perubahan desil tidak terjadi secara otomatis.
Jika fitur di aplikasi tidak tersedia, masyarakat dapat langsung berkonsultasi ke kantor desa atau kelurahan setempat.
Alasan Pengajuan Pemutakhiran atau Sanggahan Ditolak Kemensos
Laporan pemutakhiran masyarakat mengenai status penerimaan bansos dapat ditolak oleh Kemensos karena beberapa alasan.
Penyebab paling sering biasanya adalah ketidaksesuaian antara alasan yang dilaporkan dengan data resmi yang disimpan negara.
Pembaruan data juga dapat ditolak lantaran kurangnya bukti objektif. Dalam hal ini, petugas memerlukan bukti pendukung yang kuat untuk mengubah status penerima bansos seseorang.
Jika laporan yang dikirim berisi penilaian subjektif tanpa menyertai bukti kuat seperti foto kondisi rumah, aset yang dimiliki, atau dokumen pendukung lainnya, maka laporan berpotensi ditolak.
Di sisi lain, perubahan dapat ditolak setelah mempertimbangkan keseluruhan variabel ekonomi. Meskipun telah memberikan bukti pendukung, aspek ekonomi lain yang telah terdata oleh negara dapat saja menjadi pertimbangan untuk mempertahankan status seseorang masih layak menerima bansos.
Oleh sebab itu, pastikan seluruh bukti pendukung dapat dipertanggungjawabkan serta narasi yang disertakan harus objektif dan mengutamakan prinsip keadilan berbasis kelayakan.
Itulah cara melaporkan bansos yang salah sasaran secara online. Bukti yang dilampirkan harus jelas dan sesuai jika sanggahan tersebut ingin diterima. Hal ini penting agar proses verifikasi berjalan lancar.
Simak Video "Video: Kapolri Ungkap Penyebab Bansos Belum Merata di NTT"
(dpe/dpe)