Ekspor Langsung SDA Dinilai Bisa Perkuat Posisi Tawar RI

Ekspor Langsung SDA Dinilai Bisa Perkuat Posisi Tawar RI

Eka Fitria Lusiana - detikJatim
Rabu, 04 Nov 2026 12:32 WIB
A miner uses a hammer to crush rocks with ore at Tierra Amarilla town, near Copiapo city, north of Santiago, Chile, December 16, 2015. As copper prices have slid to a more than six-year low, miners laboring away at the countless smaller mines that pock mark the Atacama desert are finding the buckets of ore they spend all day digging from the ground are fetching less and less money.   Picture taken December 16, 2015. REUTERS/Ivan Alvarado
Ilustrasi/Foto: REUTERS/Ivan Alvarado
Surabaya -

Dewan Energi Nasional (DEN) menilai kebijakan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang mendorong ekspor sumber daya alam (SDA) langsung ke negara tujuan tanpa melalui negara perantara seperti Singapura, memiliki dasar ekonomi yang kuat.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan transparansi perdagangan sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional. Dengan memangkas rantai perantara, perusahaan nasional berpeluang memperoleh margin perdagangan lebih besar yang selama ini berpotensi dinikmati pihak lain.

Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan, ekspor langsung setidaknya memiliki tiga manfaat ekonomi. Ketiganya meliputi pengurangan kebocoran margin perdagangan, peningkatan transparansi transaksi, serta penguatan hubungan langsung dengan pembeli akhir.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara teoretis, ekspor langsung memberikan tiga manfaat: mengurangi kebocoran margin di rantai perantara, meningkatkan transparansi transaksi, dan memperkuat hubungan tawar langsung dengan pembeli akhir," kata Satya, Rabu (4/11/2026).

Menurut Satya, ketiga manfaat tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Dia menilai kebijakan yang disampaikan Bahlil memiliki pertimbangan ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.

ADVERTISEMENT

"Sehingga pendapat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sangat beralasan," ujarnya.

Meski demikian, DEN belum memiliki perhitungan pasti mengenai potensi tambahan pendapatan negara yang bisa diperoleh dari kebijakan tersebut. Satya menyebut pihaknya masih akan melakukan penghitungan untuk mengetahui besaran manfaat ekonomi yang mungkin dihasilkan.

"Kami akan menghitung," kata Satya ketika ditanya mengenai potensi tambahan pendapatan negara dari ekspor langsung.

Penilaian senada disampaikan Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita. Dia menilai kebijakan ekspor langsung memiliki tujuan positif karena membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah lebih besar dari perdagangan komoditas energi dan mineral.

"Menurut saya, secara ekonomi kebijakan ini memiliki tujuan yang positif dan layak didukung, sepanjang pelaksanaannya didasarkan pada kajian rantai perdagangan internasional dan tidak mengabaikan efisiensi logistik," kata Ronny.

Ronny menjelaskan, Indonesia selama ini merupakan salah satu produsen dan eksportir besar berbagai komoditas energi dan mineral. Namun, aktivitas perdagangan, pembiayaan, pemasaran, hingga pengelolaan distribusi internasional masih melibatkan perusahaan yang berkedudukan di negara lain.

Kondisi tersebut membuat sebagian margin perdagangan dan keuntungan dari jasa pendukung berpotensi tercatat di luar negeri. Karena itu, kebijakan ekspor langsung dapat menjadi momentum untuk memperbesar keterlibatan perusahaan nasional dalam rantai perdagangan komoditas global.

"Jika Indonesia mampu mengambil sebagian lebih besar dari aktivitas perdagangan tersebut, tentu ada peluang untuk meningkatkan keuntungan perusahaan nasional, memperluas kegiatan jasa keuangan dan logistik, serta memperkuat penerimaan ekonomi domestik," jelasnya.

Ronny memberikan ilustrasi potensi keuntungan dari perdagangan batu bara. Jika terdapat perdagangan 50 juta ton batu bara dengan margin sebesar 1 dolar AS per ton yang dapat dipertahankan perusahaan Indonesia, potensi margin bruto mencapai 50 juta dolar AS.

Nilainya bisa meningkat menjadi 100 juta dolar AS apabila margin yang diperoleh mencapai 2 dolar AS per ton. Namun, Ronny menegaskan angka tersebut hanya ilustrasi untuk menggambarkan potensi margin perdagangan, bukan proyeksi keuntungan bersih yang pasti diterima Indonesia.

Menurutnya, pemerintah tetap perlu memperhitungkan berbagai komponen biaya, mulai dari pembiayaan, logistik, asuransi, pemasaran, hingga risiko transaksi sebelum menentukan manfaat ekonomi sebenarnya.

Selain potensi keuntungan dari margin perdagangan, ekspor langsung juga dinilai dapat memperkuat hubungan antara eksportir Indonesia dan pembeli akhir. Hubungan tersebut memungkinkan perusahaan nasional memperoleh informasi lebih baik mengenai harga, permintaan pasar, kualitas produk, hingga kebutuhan konsumen internasional.

"Jadi, manfaatnya bukan hanya potensi tambahan keuntungan dari margin perdagangan, tetapi juga penguatan posisi perusahaan nasional dalam rantai nilai global," ujarnya.

Meski memiliki peluang ekonomi, Ronny mengingatkan kebijakan ekspor langsung tidak cukup hanya dilakukan dengan mengubah jalur perdagangan. Pemerintah perlu memperkuat kemampuan perusahaan perdagangan nasional, akses pembiayaan, asuransi, infrastruktur pelabuhan, serta pengelolaan risiko harga agar mampu bersaing dengan perusahaan perdagangan internasional.

Pengawasan transaksi juga harus diperketat untuk mencegah praktik underinvoicing atau pelaporan nilai ekspor lebih rendah daripada nilai transaksi sebenarnya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pencocokan data produksi, dokumen kepabeanan, transaksi perbankan, hingga data impor dari negara tujuan.

"Jika dilakukan secara konsisten, kebijakan ini berpotensi meningkatkan transparansi perdagangan, memperbaiki kepatuhan pajak, dan mengoptimalkan penerimaan negara," jelas Ronny.

Dalam jangka panjang, Ronny memandang ekspor langsung dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari tambahan nilai ekonomi yang benar-benar masuk ke dalam negeri, bukan sekadar perubahan rute pengiriman komoditas.

"Kesimpulannya, kebijakan ekspor langsung merupakan peluang untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia dalam perdagangan komoditas," pungkasnya.



(auh/hil)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads