.webp)
Sebanyak 120 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dimutasi. Termasuk, 12 pejabat tinggi pertama atau kepala dinas turut dirotasi. Pelantikan ratusan pejabat itu digelar tertutup di Ruang Candi Penataran, Kantor Pemkab Blitar pada Senin (12/10/2026).
Prosesi pelantikan itu digelar usai Upacara peringatan HUT ke-81 Pemprov Jatim. Sejumlah pejabat yang masuk dalam daftar mutasi hadir dalam acara tersebut.
"Ya, hari ini baru saja kami melaksanakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Kemudian ada juga pejabat administrator serta pejabat pengawas. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan berjalan sesuai harapan," kata Bupati Blitar, Rijanto kepada detikJatim, Senin (12/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rijanto menegaskan, mutasi merupakan hal umum yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Penyegaran organisasi menjadi alasan dibalik mutasi jabatan ASN itu.
Menurutnya, rotasi jabatan juga sebagai upaya dalam mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati, serta menjalankan program strategis provinsi dan nasional.
"Bukannya karena nggak jalan, tapi perlu ada refreshing gitu ya. Penyegaran itu perlu, dan biasa dilakukan di mana-mana. Kemudian seiring dengan pejabat yang pensiun juga," jelasnya.
Kepala BPKPSDM Kabupaten Blitar, Puguh Imam Susanto menyebut total pejabat yang dimutasi mencapai 120 orang. Terdiri dari 12 pejabat tinggi pertama, 17 administrator eselon III, 30 administrator eselon III B, 39 pengawas eselon IVA dan 21 pengawas eselon IV B.
"Jadi hari ini yang dilantik sejumlah 120 orang. Terdiri dari jabatan tinggi pertama (Kepala Dinas) 12 orang nggih. 1 orang dikukuhkan kembali itu Direktur RSUD Ngudi Waluyo, kemudian sisanya administrator dan pengawas," terangnya.
Puguh mengatakan, ada dua kekosongan jabatan terjadi usai mutasi itu. Yakni posisi Kepala Dinas Kesehatan dan Asisten Pemerintahan. Sebelumnya posisi Kadinkes diisi oleh dr. Christine Indrawati, yang kini mengisi posisi sebagai Kepala Dinas P2KBP3A.
"Akan diganti secepatnya, tapi masih menunggu petunjuk Bupati yang akan ditugaskan di Dinkes dan sebagai asisten pemerintahan itu. Sementara akan diisi Plt selama sekitar 3 bulan," tandasnya.
