Sejumlah akademisi merespons penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perluasan mandat tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi kebijakan hilirisasi, ketahanan energi, dan industrialisasi nasional.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda menilai, hilirisasi dan transisi energi merupakan dua sektor yang saling berkaitan sehingga perlu dikoordinasikan secara terpadu. Menurutnya, kebutuhan energi dalam pengembangan industri hilirisasi sangat besar, sementara daya saing industri ke depan juga dipengaruhi ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi.
"Penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara arah pengembangan industri ke depan juga semakin ditentukan oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi," kata Fatkur, Sabtu (3/10/2026).
Fatkur menyoroti besarnya skala hilirisasi dari realisasi investasi pada semester I 2026 yang mencapai Rp 300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Sekitar Rp 206,5 triliun di antaranya berasal dari sektor mineral, meliputi nikel Rp 71 triliun, bauksit Rp 53,8 triliun, tembaga Rp 37,4 triliun, serta besi dan baja Rp 30,2 triliun.
Menurut Fatkur, posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM dapat menjadi ruang untuk mengintegrasikan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi. Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi penting agar pengembangan industri tidak berjalan secara terpisah.
Perkembangan hilirisasi mineral juga terlihat dari produksi nikel olahan Indonesia yang telah mencapai lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen dari produksi dunia. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan produksi sekitar 22 ribu ton pada 2014.
"Kenaikan produksi nikel olahan dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia menunjukkan perubahan besar dalam posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain utama dalam industri pengolahan nikel global," ujar Fatkur.
Hilirisasi juga mulai berkembang pada komoditas lain, termasuk tembaga dan bauksit. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun dengan potensi produksi sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun, sedangkan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah memiliki kapasitas sekitar 1 juta ton alumina per tahun.
Fatkur mengatakan tantangan berikutnya adalah meningkatkan nilai tambah produk hasil hilirisasi agar tidak berhenti pada pembangunan smelter. Untuk nikel, misalnya, pengembangan dapat dilanjutkan hingga produk prekursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, dan industri daur ulang.
Sementara itu, komoditas tembaga dapat dikembangkan menjadi kabel serta komponen kelistrikan dan elektronik. Adapun bauksit dapat diarahkan menjadi aluminium beserta berbagai produk turunannya sehingga hilirisasi dapat menjadi bagian dari penguatan kembali industri nasional.
Dari sektor ketahanan energi, Fatkur juga menyoroti lifting minyak 2025 yang mencapai 605,3 ribu barel per hari dan kembali memenuhi target APBN. Selain itu, pemerintah mengarahkan pelaksanaan program B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Pemerintah memproyeksikan implementasi B50 dapat menghasilkan penghematan devisa hingga Rp 170 triliun. Menurut Fatkur, peningkatan produksi domestik dan substitusi impor dapat memperkuat ketahanan industri nasional ketika menghadapi gejolak energi global.
"Di sinilah keterkaitan antara hilirisasi dan transisi energi menjadi penting. Produk hilirisasi Indonesia ke depan tidak hanya akan dinilai berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga berdasarkan jejak karbon proses produksinya. Karena itu, pengembangan hidro, panas bumi, tenaga surya, dan sumber energi bersih lainnya perlu semakin diintegrasikan dengan kawasan industri dan smelter," kata Fatkur.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, juga melihat perluasan tanggung jawab Bahlil sebagai upaya memperkuat koordinasi agenda pembangunan yang melibatkan banyak kementerian. Menurutnya, hilirisasi berkaitan dengan pertambangan, industri, investasi, perdagangan, hingga ketenagakerjaan, sedangkan transisi energi melibatkan sektor keuangan, lingkungan hidup, industri, dan pemerintah daerah.
"Penempatan keduanya dalam satu koordinasi membuka peluang bagi pemerintah untuk menyatukan arah kebijakan dan mengurangi keputusan yang berjalan sendiri-sendiri," ujar Kristian.
Kristian menilai pengalaman Bahlil dalam menangani agenda hilirisasi dan energi dapat menjadi modal dalam menjalankan mandat barunya. Sebelum menjadi Menko, Bahlil memimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sekaligus Kementerian ESDM.
Pada Juli 2025, Satgas menyerahkan 18 dokumen prastudi kelayakan proyek hilirisasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dengan nilai investasi yang direncanakan mencapai US$ 38,63 miliar atau sekitar Rp 618,13 triliun. Menurut Kristian, pengalaman tersebut berpotensi membantu mempercepat adaptasi dalam menjalankan koordinasi lintas sektor.
"Kesinambungan peran Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM, dan kini Menteri Koordinator berpotensi memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan," kata Kristian.
Namun, Kristian mengingatkan perluasan mandat tersebut harus disertai mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, pengawasan, serta indikator kinerja yang jelas. Dengan demikian, besarnya kewenangan yang dimiliki dapat diikuti dengan tata kelola yang akuntabel.
Kristian juga menyinggung capaian lifting minyak serta PNBP Kementerian ESDM pada 2025 yang mencapai sekitar Rp 138,37 triliun atau 108,56 persen dari target. Menurutnya, indikator tersebut dapat menjadi bagian dari rekam kinerja sektor energi, tetapi keberhasilan mandat baru Bahlil perlu dilihat dari capaian yang lebih luas.
"Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, melainkan seberapa baik kewenangan tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah publik," ujar Kristian.
Ia menyebut sejumlah indikator yang dapat digunakan antara lain realisasi proyek hilirisasi, peningkatan produksi dan penerimaan negara, pengurangan ketergantungan terhadap impor energi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kapasitas energi terbarukan.
Simak Video "Video Bahlil Kaget Persediaan Batu Bara PLN Hampir Habis di Bulan Juni"
(irb/hil)