.webp)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik dan merotasi 85 aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi sejumlah jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkot Surabaya. Dalam pelantikan tersebut, Eri menegaskan rotasi jabatan dilakukan berdasarkan evaluasi dan perhitungan Baperjakat, bukan karena titipan pihak tertentu.
Sebanyak 85 ASN ini untuk mengisi jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Dari 85 ASN tersebut, terdapat perubahan rotasi jabatan dari lurah, camat, kepala bagian, dan kepala OPD.
Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Inspektur, Sekwan, Kepala (Organisasi Perangkat Daerah) OPD, Kepala Satpol PP, serta para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Pelantikan ASN Pemkot Surabaya Foto: Nailul Hikmah/detikJatim |
Dalam sambutannya, Eri mengatakan, rotasi jabatan ini merupakan hal biasa yang sering terjadi. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Rotasi tersebut berdasarkan perhitungan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan hasil evaluasi dari pimpinan.
"Pagi ini ada perubahan jabatan, yang pertama perubahan ini semata-mata satu untuk melakukan pekerjaan yang terbaik karena perputaran itu adalah hal yang biasa, yang kedua perputaran ini, rotasi ini itu dihitung langsung oleh Baperjakat dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan secara langsung," ujar Eri, Jumat (2/10/2026).
Ia juga menegaskan, perubahan jabatan tidak dipengaruhi pihak manapun atau titipan dari pihak-pihak tertentu. Apabila diketahui ada hal tersebut, maka jabatan akan dilepas.
"Jadi perubahan-perubahan ini tidak ada, diingat, tidak ada dipengaruhi oleh siapapun dan tidak ada titipan siapapun. Kalau hari ini ada yang mengatakan 'saya naik karena itu, saya naik karena ini' dan nasib kalian gantungkan kepada orang itu dan ketika saya dengar maka akan saya copot kalian hari itu juga, tolong diingat dan dicamkan," tegasnya.
Eri juga menjelaskan terkait menjadi pemimpin harus mampu berkoordinasi dengan atasan, bersinergi dengan rekan sejawat, serta mengayomi bawahannya. Pemimpin juga bertanggung jawab melindungi anak buah ketika kesalahan terjadi akibat arahan pimpinan.
Namun, jika kesalahan terjadi karena bawahan tidak menjalankan tugas meski telah diberikan arahan dan pembinaan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab individu.
Ia menambahkan, pemerintah harus hadir langsung di tengah masyarakat dan tidak hanya berpedoman pada teori atau aturan tertulis. Setiap permasalahan yang masuk di Balai RW diharapkan dapat segera ditangani dan diselesaikan pada hari yang sama.
"Pemerintah sejatinya hadir di tengah-tengah masyarakat, pemerintah sejatinya hadir di akar rumput di masyarakat, bukan hanya berteori, bukan hanya melihat dari dasar-dasar di atas kertas, tapi saya minta mulai hari ini, ketika sudah ada di Balai RW, maka permasalahan masuk hari itu selesai," ujarnya.
Dalam acara pelantikan dan sumpah jabatan ini, Eri juga mengingatkan bahwa setiap pekerjaan memiliki tanggung jawab, termasuk penggunaan setiap rupiah yang didapatkan itu ada hak rakyat. Karena itu, setiap pejabat harus siap menerima tanggung jawab dan risiko yang melekat pada jabatan yang diemban.
"Ingat, setiap pekerjaan ada tanggung jawabnya, setiap rupiah yang kalian dapatkan, itu adalah hak rakyat yang harus kita pertanggung jawabkan, bukan berarti ketika gak gelem resiko ne gelem jabatan ne (tidak mau risikonya mau jabatannya), hilangkan lah itu," tekannya.
