.webp)
Sekitar 1.000 buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur turun ke Surabaya, Kamis (1/10/2026). Massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim akan memusatkan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Jatim dan Kantor Gubernur Jatim.
Massa bakal berkumpul terlebih dahulu di Jalan Frontage A Yani, tepatnya di depan Mal Royal Plaza Surabaya sekitar pukul 11.00 WIB. Ada sejumlah tuntutan krusial yang akan diusung, mulai dari desakan ke pemerintah pusat hingga isu ketenagakerjaan tingkat provinsi.
Massa aksi datang dari berbagai wilayah seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, hingga Banyuwangi. Sebelum bergerak menuju titik aksi utama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, FSPMI Jatim akan membawa 2 kelompok tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat/DPR RI serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk tingkat nasional, buruh mendesak percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan baru.
Selain itu, reformasi pajak perburuhan termasuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi minimal Rp 10 juta per bulan juga menjadi perhatian. Buruh juga menolak nilai pengali pesangon 0,5, serta merevisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya .
Sementara untuk tuntutan lokal Pemprov Jatim, buruh menolak kebijakan upah murah, mendesak pembahasan Raperda Jaminan Pesangon Jawa Timur, penerbitan Pergub jaminan sosial, serta pembentukan satgas pencegahan PHK. Buruh juga meminta pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diperketat.
Sekretaris PERDA KSPI/FSPMI Jawa Timur, Jazuli menyampaikan harapan agar aspirasi yang dibawa ribuan pekerja ini dapat direspon secara konkret oleh para pemangku kebijakan.
"FSPMI berharap DPRD Jatim dan Pemprov Jatim menerima aspirasi tersebut dan meneruskannya kepada pemerintah pusat maupun DPR RI sesuai kewenangan masing-masing," kata Jazuli dikonfirmasi mengenai rencana aksi itu.
Aksi yang dipusatkan di jantung Kota Surabaya ini diperkirakan akan berdampak pada pergerakan arus kendaraan. Petugas gabungan dari kepolisian dan Dishub Surabaya disiagakan untuk mengawal jalannya pergerakan rombongan massa dari titik kumpul menuju lokasi unjuk rasa.
