Ratusan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Malang memprotes pengoperasian Bus Trans Jatim di wilayah Malang Raya. Setelah aksi di depan Dinas Perhubungan, para sopir bergerak mendatangi DPRD Kota Malang.
Para sopir menilai, kehadiran moda transportasi modern tersebut belum membawa dampak positif bagi kesejahteraan mereka, melainkan justru mengancam mata pencaharian harian.
Pemerintah Kota Malang berjanji tidak akan tinggal diam dalam menyikapi persoalan ini. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Malang, Dandung Djulharjanto menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dari komunitas sopir angkot. Hal ini disampaikan Dandung usai pertemuan antara sopir angkot bersama Pemkot Malang serta DPRD.
Dandung menyebut, penyelesaian masalah ini membutuhkan keterlibatan instansi tingkat provinsi karena Trans Jatim berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
Dandung menjelaskan, para sopir angkot yang tergabung dalam komunitas ADRU menagih komitmen atas kesepakatan yang pernah dibuat sebelumnya.
Pemkot Malang berencana memfasilitasi pertemuan lintas instansi guna membedah kembali poin-poin kesepakatan tersebut agar mendapatkan titik terang.
"Akan kita tindaklanjuti, mengakomodir aspirasi dari teman-teman angkot tadi, tidak bisa hanya dari Pemerintah Kota karena ini terkait juga dengan provinsi, khususnya Dinas Perhubungan. Kami dari Pemerintah Kota akan mengundang Dinas Perhubungan Provinsi (Jawa Timur) untuk mencari solusi," ujar Dandung kepada wartawan di DPRD Kota Malang, Senin (28/92/2026), sore.
Dandung menambahkan, Pemkot Malang tengah mengupayakan agar koordinasi bersama Dishub Provinsi Jawa Timur dan perwakilan sopir angkot dapat terlaksana dalam waktu dekat.
Pihaknya menjadwalkan pertemuan penting tersebut dapat terealisasi dalam pekan ini guna memberikan kepastian bagi para sopir.
"Pekan depan kita jadwalkan ada pertemuan dengan Dishub Jatim," tegasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Saniman Wafi menyoroti dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh para pengemudi.
Menurut Wafi, pengembangan transportasi publik tidak boleh mengabaikan keberlangsungan hidup ratusan sopir angkot yang selama ini bergantung pada moda transportasi konvensional.
Ia juga mengungkapkan, keberhasilan program Trans Jatim tidak boleh hanya diukur dari realisasi trayek bus semata. Melainkan juga harus membawa manfaat dan solusi konkrit bagi para pelaku angkutan kota, khususnya di wilayah Kota Malang.
Menurut Wafi, dari total sekitar 700 unit angkot yang ada di Kota Malang, baru sebagian kecil saja yang berhasil terakomodasi dalam program-program pemerintah seperti angkot pelajar gratis.
DPRD Kota Malang mendorong Dinas Perhubungan untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan serta pembenahan database angkot secara menyeluruh.
"Angkot belajar gratis itu baru 66. Terus bagaimana sisanya ini? Makanya harus ada pembinaan secara berkelanjutan," pungkasnya.
Setelah pertemuan dengan DPRD serta Pemkot Malang, para sopir kemudian meninggalkan lokasi secara tertib.
Simak Video "Video: Cekcok gegara Antrean SPBU, Sopir Angkot Tewas Ditembak Pemobil"
(irb/hil)