Sejarah Peristiwa Madiun 1948, Ini Lokasinya di Jawa Timur

Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S/PKI menjadi bagian sejarah Indonesia yang banyak dibahas setiap bulan September. Di tengah momentum tersebut, ada pula catatan sejarah lain yang terjadi jauh sebelumnya di Jawa Timur, yakni Peristiwa Madiun 1948.

Peristiwa Madiun bermula pada 18 September 1948 ketika ketegangan politik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok kiri berkembang menjadi konflik bersenjata. Sejumlah wilayah di Madiun dan Magetan kemudian menjadi lokasi yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut.

Lokasi Peristiwa Madiun 1948 di Jatim

Dilansir dari Britannica, pemerintah di bawah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengambil tindakan militer untuk menguasai kembali wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Pemerintah berhasil merebut Madiun pada akhir September 1948.

Di tengah konflik tersebut, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah orang yang dianggap berseberangan dengan kelompok pemberontak. Sejumlah lokasi di wilayah Madiun dan Magetan kemudian dikenal dalam ingatan masyarakat sebagai tempat terjadinya kekerasan dan ditemukannya jenazah korban. Lantas, di mana saja lokasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut?

1. Sumur Soco, Magetan

Salah satu lokasi yang paling sering disebut dalam catatan mengenai Peristiwa Madiun 1948 adalah Sumur Soco di Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.

Dalam laporan majalah MPA Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur edisi September 2016, Sumur Soco disebut sebagai salah satu lokasi ditemukannya jenazah korban Peristiwa Madiun 1948. Laporan tersebut memuat keterangan sejumlah tokoh dan keluarga korban yang menyebut adanya tawanan yang dibawa dari kawasan Gorang-Gareng menuju Desa Soco.

Salah satu tokoh yang disebut dalam laporan tersebut adalah KH Soelaiman Zuhdi Affandi, pengasuh Pesantren Ath-Thohirin, Mojopurno, Magetan. Berdasarkan keterangan keluarganya yang dimuat MPA, Soelaiman ditangkap pada 20 September 1948, dan kemudian dibawa ke kawasan Gorang-Gareng, sebelum akhirnya jenazahnya ditemukan di Sumur Soco.

2. Sumur Cigrok, Magetan

Lokasi lain yang berkaitan dengan Peristiwa Madiun 1948 adalah Sumur Cigrok di wilayah Kenongomulyo, Magetan. Sedikitnya 22 orang disebut dimasukkan ke lubang pembantaian di Cigrok.

Di antara nama yang disebut adalah KH Imam Shofwan, Hadi Addaba', dan Imam Faham. Laporan tersebut juga menghubungkan lokasi ini dengan sejumlah ulama dan pimpinan pesantren yang menjadi korban dalam rangkaian kekerasan 1948.

Keterangan mengenai lokasi Cigrok juga muncul dalam penelitian tentang sejarah lokal Madiun. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Agastya menyebut Desa Soco dan sejumlah sumur tua di sekitarnya sebagai bagian dari situs yang berkaitan dengan Peristiwa Madiun 1948.

3. Kawasan Pabrik Gula Rejosari Gorang-Gareng

Selain sumur-sumur tua, kawasan Pabrik Gula Rejosari Gorang-Gareng di Magetan juga menjadi salah satu lokasi yang berkaitan dengan rangkaian kekerasan pada 1948. Sejumlah tawanan disebut dibawa menggunakan lori pengangkut tebu menuju kawasan pabrik sebelum kemudian dipindahkan ke lokasi lain.

Kawasan tersebut kini terdapat Monumen Perjuangan Kesaktian Pancasila. Monumen tersebut diresmikan pada 1987.

Pada bagian monumen tercantum nama 23 korban dan 114 korban lainnya yang tidak dicantumkan namanya. Para korban berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat pemerintahan, aparat, tokoh agama, dan masyarakat.

4. Mbatokan, Magetan

Pedukuhan Mbatokan di Desa Banjarejo, Magetan, juga disebut sebagai salah satu lokasi yang berkaitan dengan korban Peristiwa Madiun 1948.

Warga setempat menyebut terdapat 16 orang yang dibunuh dan dikuburkan di lokasi tersebut. Informasi itu dihimpun dari sejumlah warga yang disebut sebagai sesepuh desa serta tokoh masyarakat setempat.

Latar Belakang Pemberontakan PKI di Madiun

Pemberontakan PKI Madiun tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum peristiwa 18 September 1948, situasi politik di Indonesia memang sedang memanas. Pemerintah menghadapi persoalan dengan Belanda sekaligus ketegangan di dalam negeri yang melibatkan kelompok-kelompok politik dengan kepentingan berbeda.

Salah satunya adalah Perjanjian Renville. Perundingan antara Indonesia dan Belanda dimulai pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Jakarta, dan kesepakatannya ditandatangani pada 17 Januari 1948.

Dikutip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Amir Sjarifuddin menjadi ketua delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut dan ikut menandatangani perjanjian bersama delegasi Belanda.

Hasil Perjanjian Renville menimbulkan kekecewaan di kalangan politik Indonesia dan menjadi salah satu faktor yang berujung pada jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin. Setelah tidak lagi memimpin pemerintahan, Amir kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948.

FDR menjadi wadah sejumlah kelompok politik kiri yang berada di luar pemerintahan. Dalam perkembangannya, FDR bekerja sama dengan organisasi-organisasi kiri, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI), Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).

Sementara itu, pemerintahan Mohammad Hatta menjalankan program rasionalisasi angkatan perang. Kebijakan tersebut bertujuan menata kembali kekuatan bersenjata sekaligus mengurangi beban negara.

Namun, kebijakan ini mendapat penolakan dari kelompok kiri karena berdampak terhadap sejumlah pasukan dan kelompok bersenjata yang berada di luar struktur tentara pemerintah.

Perbedaan kepentingan itu membuat hubungan pemerintah dengan kelompok kiri semakin tegang. Perselisihan politik kemudian berkembang melalui berbagai aksi, seperti propaganda, demonstrasi, dan pemogokan. Pengaruh kelompok kiri juga semakin kuat di sejumlah daerah.

Ketegangan tersebut semakin meningkat setelah Musso kembali ke Indonesia pada Agustus 1948. Musso merupakan tokoh lama dalam gerakan komunis Indonesia yang sebelumnya telah lama berada di luar negeri. Menurut sumber sejarah yang dikutip detikEdu, Musso tiba di Yogyakarta pada 11 Agustus 1948.

Setelah kembali, Musso melakukan perjalanan ke sejumlah daerah bersama sejumlah tokoh kiri untuk menyampaikan gagasan politiknya. Kehadirannya kemudian memperkuat gerakan politik kiri yang sebelumnya telah berhadapan dengan pemerintah. Amir Sjarifuddin juga berada dalam barisan politik yang sama.

Memasuki September 1948, perselisihan antara pemerintah dan kelompok kiri semakin terbuka. Madiun kemudian menjadi salah satu titik penting dalam konflik tersebut. Pada 18 September 1948, pecahlah pemberontakan yang kemudian dikenal sebagai Pemberontakan PKI di Madiun.

Kronologi Pemberontakan PKI Madiun 1948

Pada 18 September 1948, kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan FDR atau PKI menguasai sejumlah titik strategis di Madiun. Kelompok tersebut kemudian mengumumkan pembentukan Pemerintahan Front Nasional melalui radio dan memproklamasikan berdirinya "Soviet Republik Indonesia".

Musso dan Amir yang saat itu berada di luar Madiun kemudian bergerak menuju wilayah tersebut. Sehari setelah gerakan dimulai, Musso tiba di Madiun dan mengambil alih pimpinan Pemerintahan Front Nasional. Pemerintah kemudian menyatakan gerakan tersebut sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan RI.

Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno menyampaikan pidato melalui radio dan meminta rakyat memilih antara pemerintahan Soekarno-Hatta atau kelompok Musso-Amir. Pemerintah juga mengambil langkah militer untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak.

Di bidang militer, pemerintah menetapkan Jawa Timur sebagai daerah militer dan mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur. Kolonel A H Nasution kemudian diperintahkan memimpin operasi penumpasan yang dimulai pada 20 September 1948.

Pasukan pemerintah, termasuk dari Divisi Siliwangi, bergerak menuju Madiun dan wilayah sekitarnya. Tekanan terhadap kelompok pemberontak terus meningkat, hingga pada 30 September 1948, pasukan pemerintah berhasil merebut kembali Madiun.

Kelompok pemberontak meninggalkan kota dan sebagian anggotanya kemudian terus dikejar ke sejumlah wilayah di Jawa Timur. Madiun berada di bawah penguasaan kelompok pemberontak selama sekitar 13 hari, sejak 18-30 September 1948.

Setelah Madiun direbut kembali, pengejaran terhadap tokoh dan anggota kelompok yang terlibat masih berlangsung. Musso kemudian tewas di Ponorogo pada 31 Oktober 1948. Sementara itu, Amir Sjarifuddin ditangkap pada 1 Desember 1948 dan kemudian dieksekusi pada 19-20 Desember 1948 di Ngalihan, dekat Solo.

Sejumlah lokasi tersebut menunjukkan bahwa rangkaian kekerasan dalam Peristiwa Madiun 1948 tidak hanya terjadi di Madiun. Jejak peristiwa itu juga tercatat di sejumlah wilayah sekitar, termasuk Magetan, yang kini masih dikenang melalui berbagai situs dan monumen.