.webp)
Kemacetan parah dan berkepanjangan terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga mulai berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat Banyuwangi bahkan menyiapkan gugatan class action terhadap otoritas kepelabuhanan karena menilai persoalan kemacetan belum mendapat solusi yang memadai. Ancaman gugatan tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas di Langgar Art, Banyuwangi, Jumat (18/9/2026).
Dalam diskusi itu, para tokoh menyoroti kinerja ASDP Indonesia Ferry, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dalam mengantisipasi penumpukan kendaraan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Antrean kendaraan, khususnya truk dan kendaraan pribadi, disebut kerap mengular hingga puluhan kilometer dari arah Wongsorejo maupun Kalipuro. Sejumlah faktor diduga berkontribusi terhadap kemacetan, mulai dari berkurangnya armada kapal karena perawatan rutin (docking), cuaca buruk di Selat Bali, hingga proses bongkar muat dan sistem digitalisasi tiket yang dinilai belum optimal mengurai antrean.
Wakil Sekretaris PCNU Banyuwangi, Budi Kurniawan mengatakan, kemacetan tersebut telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah pekerja dan pelaku usaha disebut kehilangan pendapatan akibat akses yang terganggu.
"Kemacetan ini jelas mengganggu siklus perekonomian masyarakat Banyuwangi. Puluhan buruh pengupas udang di perusahaan pengolahan tambak dan pembekuan udang ekspor, misalnya, harus kehilangan pendapatan borongan karena akses menuju lokasi kerja terhambat total. Restoran-restoran di sepanjang jalur Wongsorejo hingga Kalipuro juga menjerit karena merugi akibat sepinya pembeli yang terjebak macet," tegas Wawan, Jumat (18/9/2026).
Dampak kemacetan juga dirasakan pada sektor logistik. Kendaraan pengangkut barang yang tertahan berhari-hari menyebabkan waktu tinggal atau dwelling time meningkat dan berpotensi menghambat distribusi barang dan jasa ke Banyuwangi dan wilayah sekitarnya.
Perwakilan organisasi kemasyarakatan Banyuwangi, As'ad M Nagif menyatakan siap mengawal rencana class action terhadap ASDP, KSOP, dan BPTD. Gugatan tersebut dinilai perlu ditempuh karena kemacetan disebut telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat.
"Kami sepakat melayangkan class action. Kemacetan panjang yang diprediksi terjadi sampai Desember ini sudah melumpuhkan aksesibilitas warga. Pelayanan publik yang seharusnya optimal justru tersendat. Sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga pariwisata semuanya terganggu akibat momok kemacetan yang menjadi hantu harian ini," ujar As'ad.
Masyarakat meminta pengelola dan otoritas pelabuhan segera menyiapkan solusi konkret untuk mengatasi kemacetan. Mereka juga menyoroti dampak materiil dan immateriil yang disebut terus dirasakan warga selama antrean kendaraan berlangsung.
