.webp)
Wilayah Madura menjadi salah satu daerah dengan dampak kekeringan cukup parah di tahun 2026. Belasan ribu kepala keluarga (KK) di Madura terdampak kekeringan cukup parah.
Data dari BPBD Jatim, sebanyak 4.763 KK dengan jumlah 17.623 jiwa terdampak kekeringan di Bangkalan. Kemudian di Pamekasan sebanyak 5.994 KK dengan jumlah 18.631 jiwa terdampak kekeringan. Kemudian di Desa Kedungdung, Sampang ada sebanyak 951 KK atau 4.254 jiwa terdampak kekeringan. Jumlah itu belum mencakup keseluruhan wilayah Sampang dan Sumenep.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa turun langsung memberikan bantuan air bersih di Sampang. Menurutnya, Pemprov Jatim terus mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan yang telah melanda 24 kabupaten/kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini ada 24 kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menerbitkan SK kedaruratan karena kekeringan. Dan masing-masing kabupaten/kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sifatnya mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, dan melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten/kota," katanya.
Dari jumlah tersebut, 22 kabupaten telah mendapatkan dropping air bersih sebagai bentuk intervensi pemerintah. Menurut Khofifah, langkah Pemprov Jatim diberikan untuk memperkuat penanganan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten/kota.
Pemprov Jawa Timur, lanjut Khofifah, tidak hanya mengandalkan dropping air sebagai solusi jangka pendek. Upaya mendapatkan sumber air yang lebih permanen juga terus dilakukan melalui pengeboran di sejumlah titik, termasuk dalam rangkaian upaya penanganan kekeringan di Pulau Madura.
Namun, pencarian sumber air tidak selalu mudah. Kondisi geologi di sejumlah lokasi menjadi tantangan tersendiri karena pengeboran harus menembus lapisan batuan pada kedalaman tertentu.
"Sebetulnya ini kan sedang ada Karya Bakti TNI skala besar se-Pulau Madura. Untuk bisa diidentifikasi, harus dibor dengan kedalaman tertentu dan itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik, memang tidak di Sampang dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus," jelasnya.
Kondisi tersebut, kata Khofifah, menunjukkan bahwa penyediaan sumber air permanen membutuhkan pemetaan dan kajian yang cermat. Pemerintah perlu memastikan titik yang dipilih benar-benar memiliki potensi sumber air yang memadai sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
"Artinya, betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air. Jadi mungkin kalau dideteksi ada sumber-sumber air terdekat, itu bisa. Karena kita juga melakukan pendeteksian di banyak tempat di mana sumber air yang cukup, itu bisa ditarik sampai 17 kilometer," katanya.
Selain pengeboran, pembangunan embung maupun waduk juga menjadi salah satu opsi untuk memperkuat ketersediaan air. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan asesmen untuk menentukan lokasi yang paling tepat dan memiliki potensi optimal.
Di tengah kondisi kekeringan yang meluas, Khofifah juga menyampaikan bahwa upaya spiritual turut menjadi perhatian masyarakat. Ia bahkan sempat mengusulkan pelaksanaan salat istisqa di sejumlah wilayah. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi petani yang sedang memasuki masa panen tembakau.
Dalam kunjungannya ke Sampang, Khofifah tidak hanya menyerahkan bantuan air bersih. Ia juga membagikan paket sembako kepada masyarakat serta menyapa anak-anak dan membagikan makanan ringan.
Sampang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan intervensi dropping air bersih dari Pemprov Jatim. Hingga 16 September 2026, 22 kabupaten yang telah menerima dropping air bersih meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Pacitan, Tuban, dan Sampang.
Di Kabupaten Sampang sendiri, dampak kekeringan tersebar di sejumlah kecamatan dengan tingkat kekritisan yang berbeda. Berdasarkan data BPBD Jatim, untuk kategori kekeringan KRITIS, terdapat 12 kecamatan yang terdampak, yakni Kec. Sreseh dengan 2.474 KK atau 7.424 jiwa terdampak; Kec. Banyuates dengab 1.230 KK atau 7.039 jiwa; dan Kec. Kedungdung 13.632 KK atau 68.091 jiwa.
Adapula Kec. Karang Penang dengan 24.877 KK atau 83.355 jiwa terdampak; Kec. Omben 5.068 KK atau 19.386 jiwa; Ke. Tambelangan 13.067 KK atau 77.014 jiwa; Kec. Sokobanah 13.916 KK atau 41.761 jiwa; Kec. Robatal 15.432 KK atau 20.833 jiwa; Kec. Sampang 7.932 KK atau 25.801 jiwa; Kec. Torjun 1.745 KK atau 13.553 jiwa; Kec. Camplong 2.770 KK atau 4.097 jiwa; dan Kec. Jrengik 997 KK atau 1.600 jiwa.
Untuk kategori kekeringan dengan status LANGKA, terdapat tiga kecamatan terdampak. Diantaranya Kec. Banyuates dengan 4.482 KK atau 11.872 jiwa terdampak; Kec. Pangarengan 3.997 KK atau 10.972 jiwa; serta Kec. Jrengik 407 KK atau 1.097 jiwa.
Sementara itu, untuk kategori kekeringan berstatus LANGKA TERBATAS, terdapat tiga kecamatan terdampak. Kec. Pangarengan dengan masyarakat tercatat 5.271 KK atau 15.174 jiwa; Kec. Sampang 2.399 KK atau 10.864 jiwa; dan Kec. Ketapang 1.468 KK atau 5.872 jiwa.
Besarnya cakupan wilayah terdampak membuat penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi berlapis antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta unsur terkait lainnya.
Bantuan air bersih menjadi langkah cepat untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar warga, sementara pencarian sumber air permanen diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap distribusi air saat kekeringan kembali terjadi.
Untuk memperkuat respons tersebut, Pemprov Jawa Timur melalui BPBD Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan anggaran air bersih sebesar Rp 299,8 juta untuk mendukung 527 ritase pengiriman. Selain itu, sebanyak 80 unit tandon berkapasitas 1.200 liter dan 210 jerigen berkapasitas 15 liter juga telah disalurkan.
