.webp)
Ketua Alumni Ponpes Manbaul Hikam (Almahika) Nahwan Mas'udi mengaku kecewa terhadap pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Kekecewaan itu menyusul kejadian keracunan massal makanan bergizi gratis (MBG) dengan korban ratusan santri.
Nahwan menyampaikan hal itu setelah kunjungan tim pemerintah pusat yang terdiri dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), serta Staf Kepresidenan berkunjung ke Ponpes Manbaul Hikam.
"Kami tentu sangat kecewa dengan pihak SPPG. SOP itu sebenarnya sudah ada dan lengkap, mulai dari penerimaan bahan baku, pemeriksaan kualitas, proses memasak sampai pendistribusian. Yang menjadi persoalan adalah apakah SOP itu benar-benar dijalankan?" Kata Nahwan Mas'udi kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data yang disampaikan Tim BGN, jumlah santri yang terdampak di Sidoarjo mencapai 748 orang. Dari total 748 santri terdampak itu sebagian besar telah pulang. Sebanyak 22 orang sebelumnya masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan dan disebut dalam kondisi membaik.
Sementara berdasarkan update pasien pada Kamis (10/9/2026) pukul 05.30 WIB, ternyata ada 117 pasien yang tercatat dapat penanganan di enam rumah sakit. Rinciannya, 110 pasien sudah diperbolehkan pulang dan tujuh pasien masih menjalani rawat inap.
Di RSUD RT Notopuro terdapat 34 pasien dan seluruhnya sudah pulang. Kemudian RS Siti Hajar menangani 44 pasien, dengan lima masih menjalani rawat inap dan 39 sudah pulang. Selanjutnya RS Pusura Candi menangani 13 pasien dan seluruhnya sudah pulang. RS DKT menangani tujuh pasien dan seluruhnya sudah pulang.
RS Arafah Anwar menangani 14 pasien, dengan satu masih menjalani rawat inap dan 13 sudah pulang. Sedangkan RS Rahman Rahim menangani 5 pasien, satu masih dirawat dan empat lainnya sudah pulang.
Nahwan mengapresiasi langkah cepat Pemkab Sidoarjo menangani para santri yang mengalami gejala setelah mengonsumsi MBG.
"Kami mengapresiasi Bupati Sidoarjo dan Pemkab yang cepat melakukan penanganan dan koordinasi ketika kejadian ini terjadi," ujarnya.
Dalam kunjungan itu, pihak BGN menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa para santri. BGN menyebut ada dugaan kelalaian atau ketidakpatuhan petugas dapur terhadap prosedur yang telah ditetapkan.
Sebagai langkah tegas, dapur SPPG yang memasok makanan tersebut telah disuspend atau dihentikan sementara. Kepala dapur juga telah dicopot dari jabatannya.
Investigasi menyeluruh masih dilakukan untuk memastikan apakah kejadian tersebut murni akibat kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap SOP atau terdapat unsur lain.
"Untuk saat ini belum ada penetapan tersangka. Fokus pertama adalah penanganan korban. Tetapi kalau dalam investigasi ditemukan pelanggaran hukum, tentu proses hukum terbuka dan akan dilakukan sesuai aturan," jelas Nahwan.
BGN juga menyatakan penghentian operasional dapur dapat dilakukan secara permanen apabila nanti terbukti terjadi pelanggaran berat, dilakukan dengan sengaja, atau pelanggaran terjadi berulang.
Selain kasus di Sidoarjo, BGN menyebut terdapat laporan kejadian serupa di sejumlah daerah, di antaranya Agam, Rembang, Toraja, serta tiga kabupaten/kota di Jawa Timur. Seluruh kejadian tersebut masih dipelajari untuk mengetahui pola dan penyebabnya.
Nahwan berharap evaluasi tidak berhenti pada pemberian sanksi terhadap dapur yang bermasalah. Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan SOP harus diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
"Jangan sampai SOP hanya bagus di atas kertas. Yang paling penting adalah pelaksanaannya di lapangan. Kami berharap semua dapur menjalankan SOP dengan benar tanpa pengecualian," pungkasnya.
