.webp)
Ratusan warga Desa Wonorejo, Tulungagung berunjuk rasa di kantor pemerintah daerah dan DPRD setempat untuk menuntut perbaikan jalan. Warga mengancam akan memblokade waduk dan kantor bupati jika tuntutan tidak direalisasikan.
Massa yang tergabung dalam 212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera mendatangi kantor Pemkab Tulungagung naik mobil bak terbuka dan puluhan sepeda motor. Mereka menggelar orasi, menuntut pemerintah segera menuntaskan perbaikan jalur lingkar Waduk Wonorejo yang mengalami kerusakan.
Ketua aksi Rahmat Putra Perdana mengatakan masyarakat Wonorejo memiliki hak yang sama untuk menuntut keadilan karena sama-sama membayar pajak seperti masyarakat lainnya. Namun, dengan kondisi saat ini pihaknya merasa dianaktirikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Infrastruktur utama yang menjadi akses masyarakat justru dibiarkan rusak dalam jangka waktu yang lama. Hingga kini proses perbaikan hanya dilakukan secara parsial dan belum tuntas 100%.
"Pajak itu arahnya ke mana? karena Wonorejo saat ini mengalami masalah infrastruktur jalan, itu tidak ada ujung selesainya," kata Rahmat, Senin (7/9/2026).
Dalam aksi itu, massa kecewa karena Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin maupun Ketua DPRD Tulungagung Marsono tidak hadir. Merekam hanya ditemui sejumlah pejabat, termasuk Sekda Tulungagung Tri Hariadi.
Pihaknya meminta pemerintah daerah segera menuntaskan perbaikan jalur lingkar Waduk Wonorejo karena merupakan akses utama warga. Pihaknya mengancam akan menolak membayar pajak daerah jika tuntutan warga tidak segera terealisasi.
"Warga akan memblokade akses menuju Waduk Wonorejo dan meletakkan kayu yang ada di Waduk Wonorejo di sini (kantor Bupati Tulungagung). Apabila satu kena polisi, semua siap nggih," ujarnya di hadapan massa.
Sementara itu Sekda Tulungagung Tri Hariadi mengatakan, pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan jalan di lingkar waduk sesuai dengan kewenangannya.
"Yang menjadi kewenangan kita (Pemkab Tulungagung) sudah dilakukan, termasuk kegiatan padat karya," kata Tri.
Pihaknya mengakui penuntasan perbaikan jalan tersebut belum bisa dilakukan 100 persen karena terkendala status jalan. Sebagian jalan milik Kabupaten Tulungagung, sedangkan sebagian lainnya milik BBWS Brantas dan Perhutani.
Untuk memenuhi permintaan warga, pihaknya bersama Bupati dan ketua DPRD akan minta dukungan ke DPR RI, agar penanganan ruas lingkar waduk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
