.webp)
Kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) kembali melonjak di awal bulan September ini. Kasus keracunan MBG terjadi di Sidoarjo, Nganjuk, dan terbaru Jombang.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan para korban keracunan MBG mendapatkan penanganan terbaik.
Kepada seluruh korban baik yang mendapatkan perawatan di rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya maupun di pesantren, Khofifah mendoakan agar semua kembali sehat. Dan kepada pihak-pihak yang telah memberikan perawatan para korban, Khofifah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anak-anak yang dirawat juga mudah-mudahan terus sehat, semua rumah sakit yang memberikan penanganan kami menyampaikan terima kasih," kata Khofifah dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).
Lebih lanjut Khofifah mengajak semua pihak untuk terus berbenah dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ditegaskannya, program inisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut sejatinya memiliki tujuan yang sangat strategis untuk memperbaiki kualitas gizi generasi penerus bangsa melalui penyediaan makanan bergizi pada siswa dan juga santri.
"Jadi memang kita harus terus berbenah, semua lini harus melakukan monitoring dan pengawasan sekaligus merekomendasikan tidak hanya kepada BGN tetapi juga kepada SPPG setempat," kata Gubernur Khofifah.
Ia menyampaikan dalam implementasinya, program prioritas nasional ini memang membutuhkan pengelolaan manajemen dan pengawasan yang cermat. Mulai dari bahan makanan yang digunakan hingga tersaji kepada penerima manfaat.
Pemilihan bahan makanan, pengolahan, distribusi hingga tersaji pada penerima manfaat harus dilakukan perhitungan yang tepat agar makanan tetap dalam kondisi yang aman dan sehat saat dikonsumsi.
"Ini kasusnya dimasak bersama dengan format yang sama. Yang pengirimannya relatif lebih awal itu aman. Tapi yang pengirimannya terlambat ini yang kemudian menjadikan masalah," ungkapnya.
Perbedaan waktu distribusi bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah. Hal ini karena setiap makanan yang dimasak juga memiliki batas waktu konsumsi yang aman.
"Bedanya adalah pada masa pengiriman dari SPPG itu ke titik penerima manfaat, jadi kalau selesai dimasak jam 5 kemudian jam 7 diantar jam 10 sudah bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat ini semua aman," katanya.
Khusus kasus di Sidoarjo, Khofifah juga menuturkan korban yang diduga keracunan ini mendapatkan suplai makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama yaitu dari SPPG Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
SPPG tersebut menyalurkannya ke 18 unit penerima manfaat salah satunya ke santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manba'ul Hikam Sidoarjo.
"Saya tanya ada Kadinkes, ada Kakankemenag yang mendapatkan manfaat dari SPPG yang sama itu ada 18 unit, dari 18 unit yang lain relatif semua berjalan baik," terangnya.
"Tapi kemudian ada yang dikirimnya baru jam 11 atau jam 11 lebih, dan dikonsumsi jam 12.30 sampai jam 1 inilah yang kemudian ditemukan ada masalah," imbuhnya.
Sementara Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan biaya pengobatan korban keracunan MBG ditanggung negara
"Harus ditanggung negara," katanya.
Emil yang juga Ketua Satgas MBG Jatim mengatakan pemerintah daerah memastikan seluruh korban memperoleh penanganan medis yang diperlukan.
Hal tersebut menjadi prioritas agar masyarakat, khususnya anak-anak penerima MBG, tidak menunda pemeriksaan ketika mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan.
Menurut dia, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk obat-obatan dan logistik medis, tersedia bagi korban.
"Pokoknya ditangani. Butuh logistik, kita dukung dari unit-unit Pemprov," ujarnya.
Emil menjelaskan pembiayaan perawatan korban akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Ia menyebut rumah sakit pemerintah memiliki mekanisme pembiayaan yang berbeda dengan fasilitas kesehatan swasta karena kasus tersebut tidak termasuk dalam skema pembiayaan BPJS Kesehatan.
Pemprov Jatim, kata dia, juga memiliki opsi menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kebutuhan penanganan korban melebihi anggaran yang telah tersedia pada Dinas Kesehatan.
"Kita punya BTT juga kalau sampai yang sudah teranggarkan di Dinas Kesehatan tidak memadai," katanya.
Terkait dugaan penyebab keracunan, Emil menyatakan pemerintah masih menunggu hasil penelusuran Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Dinas Kesehatan setempat.
Ia menegaskan pembenahan pelaksanaan MBG tetap menjadi kewenangan BGN, sementara pemerintah daerah akan memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya.
Di Nganjuk, jumlah korban yang mendapat penanganan juga masih dipantau. Emil menyebut jumlah korban bertambah dari sekitar 74 menjadi 100 orang, termasuk siswa sekolah dasar dan sekolah menengah atas.
"Penyebab spesifiknya masih ditelusuri BGN, dengan Dinas Kesehatan setempat mendampingi," ujarnya.
