Prabowo: Indonesia Masih Bisa Tanpa Pinjaman dari IMF

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah sempat mendapat tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF), tetapi memilih menolaknya. Prabowo menegaskan Indonesia saat ini masih mampu menjalankan pembangunan tanpa bergantung pada pinjaman dari lembaga keuangan internasional tersebut.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Senin (31/8/2026).

"Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana, ajak investasi boleh saudara-saudara," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah tetap terbuka mengambil pinjaman jika memang diperlukan untuk membiayai pembangunan. Namun, pemerintah akan memilih sumber pinjaman dengan bunga yang paling rendah.

"Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin," kata Prabowo.

"Saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu, kaget, Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin, ditawarin pinjaman dari IMF kita tolak," imbuhnya.

Prabowo kemudian menegaskan pemerintah belum membutuhkan pinjaman IMF karena Indonesia dinilai masih mampu membiayai kebutuhan negara dengan sumber-sumber lain.

"Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memaparkan kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah. Ia mengklaim pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak menguntungkan, tidak memiliki kinerja baik, atau mengalami kerugian.

"Kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kami tutup 290 BUMN, dengan menutup 290 BUMN kita telah menghemat Rp 50 triliun," katanya dilihat detikJatim dari YouTube Sekretariat Presiden.

Pemerintah, kata Prabowo, masih akan melanjutkan perampingan BUMN. Sedikitnya 700 BUMN lainnya disebut akan ditutup hingga akhir Desember 2026.

"Pemerintah yang saya pimpin, Desember 2026, kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup, jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN," lanjutnya.

Prabowo berharap kebijakan tersebut dapat menghasilkan penghematan hingga Rp 100 triliun dari biaya operasional atau *overhead*. Ia juga menyebut total penghematan pemerintah dari berbagai bidang saat ini mendekati Rp 300 triliun setiap tahun.

"Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp 100 triliun dari *overhead,* dari biaya rutin gaji direksi, gaji komisaris. Penghematan kita di berbagai bidang, sudah mendekati Rp 300 triliun tiap tahun," ungkap Prabowo.

Uang hasil penghematan tersebut, lanjut Prabowo, akan dialihkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemerintah juga akan mengandalkan investasi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya ke rakyat. Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari mana, ajak investasi boleh, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil," pungkasnya.