.webp)
Kericuhan mewarnai pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Gedung Serba Guna (GSG) KH Hasbullah Said, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang. Massa pendemo mendesak para kiai sepuh untuk turun tangan mengevaluasi kepemimpinan serta keputusan dalam rapat pleno IV.
Desakan ini mencuat setelah hasil sidang pleno Komisi Organisasi dinilai berjalan tidak adil dan dianggap secara sengaja menggugurkan langkah KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dalam bursa pencalonan Ketua Umum PBNU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu perwakilan pendemo, Muhammad Akbar Jadi, menyatakan bahwa ketidakadilan dalam proses sidang di dalam arena muktamar telah merugikan sejumlah kandidat.
"Kami menganggap forum di dalam sidang berlaku tidak adil terhadap beberapa calon. Karena itu kami berharap kiai sepuh turun tangan ikut terlibat mengevaluasi pimpinan sidang dan mencabut keputusan-keputusan yang tidak berpihak dan berlaku zalim kepada calon Ketum PBNU," ujarnya kepada wartawan di lokasi, Minggu (30/8/2026).
Akbar menilai, aturan yang mengganjal langkah Gus Yusuf-seperti persyaratan masa iddah politik hingga kewajiban memiliki rekam jejak kepengurusan di tingkat PCNU, PWNU, PBNU, atau badan otonom-merupakan cara pandang yang keliru. Menurutnya, status Gus Yusuf sebagai pimpinan pondok pesantren NU seharusnya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kualifikasi.
"Beliau (Gus Yusuf) adalah pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang bisa mencalonkan diri sebagai Ketua PBNU. Pengurus bisa saja titip-titip, tapi pimpinan pondok pesantren sudah jelas melahirkan pengurus PBNU, kenapa ditolak? Karena mereka menggal beliau tidak pernah jadi pengurus, keliru cara pandang seperti itu," tegasnya.
Aksi protes yang berlangsung sejak pukul 12.45 WIB tersebut sempat memicu ketegangan di luar GSG KH Hasbullah Said. Ratusan massa yang mencoba menerobos masuk ke arena pleno dihadang ketat oleh barikade Banser, hingga memicu aksi saling dorong serta orasi beruntun melalui pengeras suara.
Hingga menjelang sore, ratusan massa dipastikan masih bertahan di lokasi untuk mengawal tuntutan mereka, tepat sebelum dimulainya agenda Sidang Pleno V untuk memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
