.webp)
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan target sejumlah masalah di Indonesia dalam halaqah kebangsaan di Universitas Darul Ulum, Jombang. Mulai dari penanganan sampah, makan bergizi gratis (MBG), hingga kampung nelayan.
Halaqah Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 digelar di Aula Universitas Darul Ulum (Undar), Jombang. Halaqah dihadiri Ketua Umum DPP Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) Indonesia, KH Hasib Wahab atau Gus Hasib dan Rektor Undar, Prof Amir Maliki Abitolkha.
Dalam forum ini, Zulhas didapuk menjadi keynote speaker. Halaqah kali ini mengusung tema Sinergi Kebijakan, Inovasi, Teknologi dan Kemandirian Ekonomi Pesantren Menuju Ekosistem Industri Halal Global. Dalam pidatonya, ia membeberkan sejumlah program yang sedang berjalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, masalah MBG yang ditargetkan selesai dalam 2 bulan ke depan. Sebab para petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) telah dirombak. Salah satu perbaikan terhadap data sekolah penerima manfaat yang harus tepat sasaran.
"Termasuk saya minta pondok yang punya 1.000 (santri) itu cukup bangun dapur di pondok. Saya lama sekali agar pondok itu dipercepat. Karena pondok itu termasuk yang harus mendapat duluan," kata Zulhas di lokasi, Kamis (27/8/2026).
Jam kerja para pegawai di SPPG, lanjut Zulhas, juga diperbaiki. Salah satunya jam kerja kepala dapur MBG menjadi pukul 02.00-08.00 WIB. Sedangkan para deputi di BGN wajib melakukan monitoring secara daring mulai pukul 01.30 sampai 08.00 WIB.
"Jadi jam kerjanya berbeda. Nah, itu mudah-mudahan 2 bulan ini bisa kita selesaikan. Mohon doanya," terangnya.
Berikutnya masalah sampah. Menurut Zulhas, saat ini sekitar 24 tempat pembuangan akhir (TPA) yang kondisinya darurat. Karena tumpukan sampahnya mencapai puluhan meter. Ia menargetkan masalah tersebut bakal tuntas di tahun 2028.
"Tahun 2027 separuh kita selesaikan, tahun 2028 separuh lagi kita selesaikan. Yang darurat kita akan selesaikan selama 2 tahun, Insyaallah," ujarnya.
Memajukan nelayan Indonesia, lanjut Zulhas, menjadi tantangan paling berat saat ini. Menurutnya, kondisi para nelayan saat ini masuk desil 1 DTSEN dengan nilai tukar hanya 103. Sehingga mereka membutuhkan bantuan beras, PKH dan uang tunai setiap bulannya.
Kondisi tersebut terjadi karena para nelayan Indonesia belum berdaya. Meskipun mendapatkan banyak ikan dari melaut, mereka terpaksa menjualnya dengan harga murah karena tidak mempunyai fasilitas penyimpanan. Para nelayan juga terjerat utang sehingga terpaksa menjual hasil tangkapan ke tengkulak.
"Akibat nelayan kita lemah apa yang terjadi? Menurut Menteri Kelautan, Rp 200 triliun lebih ikan kita dicuri tiap tahun. Karena nelayan yang kuat itu dari Thailand, Vietnam, Tiongkok, Jepang, mengambil ikan di tempat kita. Mereka nelayannya punya 60 GT, 30 GT, kapalnya besar-besar, sementara kita enggak punya. Nah ini kita perlu waktu untuk mengejarnya," jelasnya.
Sebagai solusinya, tambah Zulhas, pemerintah bakal membangun kampung nelayan. Setiap kampung nelayan bakal dilengkapi balai lelang, pabrik es batu, gudang penyimpanan ikan (Cold Storage), serta Koperasi Nelayan Merah Putih untuk menyerap hasil tangkapan para nelayan.
"Koperasi itu lah nanti yang akan suplai kepada SPPG. Apakah gampang? Tidak, perlu perjuangan yang tidak mudah. Ini sesuatu yang baru, tapi harus kita lakukan," tandasnya.
