.webp)
Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan sejumlah tausiyah menjelang pelaksanaan Muktamar NU. Tausiyah tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Rabu (26/8/2026).
KH Muhibbul Aman Aly menyampaikan sejumlah poin yang menjadi perhatian para kiai dalam menjaga proses Muktamar NU. Pertama, Muktamar NU harus tetap menjunjung tinggi adat, akhlak karimah, serta menjaga marwah dan kehormatan jamiah.
Kedua, muktamar disebut sebagai forum permusyawaratan para kiai, ulama dan pemegang amanah jamiah. Karena itu, peserta diminta bermusyawarah dengan akal sehat, hati yang jernih dan akhlak yang mulia serta memilih pemimpin terbaik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pilihlah pemimpin yang terbaik, jangan memilih pemimpin yang tidak baik. Utamakan kemaslahatan jamiah, perkuat persatuan dan hindari pertikaian," kata KH Muhib.
Ketiga, para kiai meminta proses penentuan kepemimpinan tidak dicederai transaksi, tekanan, rekayasa maupun cara-cara yang tidak terpuji.
Keempat, muktamirin disebut sebagai pemegang kedaulatan dalam forum. Karena itu, hak dan kemerdekaan mereka dalam menyampaikan pendapat serta menentukan pilihan harus dihormati.
"Jangan ada pengondisian, tekanan, manipulasi ataupun rekayasa yang mengurangi kebebasan muktamirin dalam menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan," imbuhnya.
Kelima, pemerintah, kekuatan politik dan seluruh pihak di luar jamiah NU diminta menghormati kemandirian ulama dan kedaulatan muktamirin.
Keenam, para kiai menaruh kepercayaan kepada Presiden untuk memastikan pemerintah tetap menghormati kemandirian ulama dan kedaulatan muktamar.
Apabila ada pejabat, menteri maupun pihak lainnya yang melakukan tindakan yang dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, para kiai berharap Presiden mengambil tindakan tegas.
"Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatiran kami demi menjaga kehormatan pemerintah kemandirian hati ulama dan kedaulatan muktamar," jelasnya.
Ketujuh, pihak-pihak yang dinilai mengacaukan proses muktamar diminta segera menghentikan tindakannya.
"Orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya dan tidak melanjutkan tindakan yang tidak terpuji," pungkasnya.
