.webp)
Abdul Hadi (69) tertatih mengikuti langkah sejumlah warga yang mendatangi area kerja PT Misi Mulia Petronusa (MMP) di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Dengan menggenggam sertifikat tanah, dia datang untuk menuntut hak atas lahan yang diklaim milik keluarganya.
Hadi merupakan warga Desa Tamansari, Kecamatan Licin. Dia memegang sertifikat tanah atas nama ayahnya, Suwardi, seluas 6.820 meter persegi. Lahan tersebut kini berada di area yang dikuasai PT MMP.
"Dari tahun 70-an tanah itu milik keluarga saya, atas namanya Bapak saya Suwardi seluas 6.820 meter persegi yang sekarang dikuasai oleh PT. MMP," tegas Abdul Hadi sembari memperlihatkan sertifikat tanahnya, Rabu (26/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadi mengisahkan, dulu tanah miliknya yang berlokasi di pesisir Kalipuro itu dipenuhi dengan pohon kelapa, dari situ ia hidup dan menghidupi keluarganya. Namun, pada tahun 2015, secara sepihak PT. MMP menebang seluruh pohon kelapa miliknya dan membangun pabrik pengisian LPG.
"Pohon kelapa saya habis semua, sudah tidak ada yang untuk dipanen buat tambahan hidup," katanya.
Ia pernah didatangi oleh perwakilan PT. MMP yang menawarkan sewa bulanan dengan nilai sekitar Rp 20 juta per bulan. Namun, Hadi lebih memilih untuk menjual tanahnya tersebut dengan harga Rp 1 juta per meter, permintaan itu pun tidak berujung lantaran tak pernah ada pembayaran yang ia terima dari PT. MMP.
"Sempat ditawar di harga Rp 1 juta per meter dan bersepakat namun tidak ada jawaban," ungkap Hadi lebih lanjut.
Tak menyerah, Rabu (26/8/2026) pagi, ia berupaya meminta haknya kepada PT. MMP dengan mendatangi perusahaan dan berupaya menemui pihak manajemen, namun sia-sia.
"Saya ke sini ikut dengan teman-teman yang juga meminta hak yang sama tapi tidak ada yang ketemu," tegas Hadi.
Saat hendak dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, petugas keamanan PT MMP Banyuwangi mengatakan tidak ada direksi yang berada di lokasi dan dapat memberikan keterangan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari pihak PT MMP terkait klaim kepemilikan dan tuntutan Abdul Hadi.
