.webp)
Tokoh lintas agama di Malang bersatu mendorong rumah ibadah menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak. Mereka menilai perlindungan terhadap kelompok rentan bukan tanggung jawab satu kelompok, melainkan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat.
Semangat tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk 'Ruang Aman dan Kesehatan Mental Perempuan dan Anak' di Gedung Serbaguna Kopatara Indonesia, Singosari, Kabupaten Malang.
Forum itu mempertemukan tokoh lintas iman, komunitas sosial, organisasi masyarakat, hingga pemerhati isu kesetaraan. Mereka membahas berbagai persoalan yang masih kerap terjadi di masyarakat, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, perundungan atau bullying, diskriminasi, hingga dampaknya terhadap kesehatan mental korban.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Kopatara Indonesia, Zuhro Rosiyah menilai sinergi antarlembaga perlu terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman, khususnya bagi perempuan dan anak.
"Semoga forum ini menjadi ruang belajar bersama sekaligus memperkuat jejaring untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak," tutur Zuhro kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Praktik baik pencegahan kekerasan turut dipaparkan Pendeta Sevi Niasari dari GKJW Lawang, Kabupaten Malang. Ia menjelaskan bahwa GKJW telah menginisiasi program Gereja Ramah Anak sejak 2024.
Bagi Sevi, rumah ibadah tak cukup hanya ramah secara fasilitas, tetapi wajib ditopang sistem perlindungan serta koordinasi penanganan hukum yang sigap.
"Rumah ibadah harus menjadi tempat yang aman. Selain menyediakan fasilitas yang ramah anak, gereja juga perlu memiliki akses dan jejaring dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum agar korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat segera memperoleh perlindungan dan pendampingan," jelas Pendeta Sevi terpisah.
Di sisi lain, Atthasilani Gandasliani dari Vihara Dhammadipa Arama Kota Batu menyoroti realitas pahit di mana pelaku kekerasan kerap berasal dari lingkaran terdekat korban. Relasi kuasa yang tidak seimbang sering kali membungkam korban dalam ketakutan dan rasa malu.
"Korban sering kali enggan melapor karena pelaku memiliki kedudukan atau kekuasaan tertentu. Ketakutan inilah yang harus kita pahami dan bersama-sama kita hilangkan agar korban berani mencari pertolongan," tegas Atthasilani.
Dukungan nyata juga disuarakan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hikmah Bafaqih yang kerap menerima langsung aduan kekerasan di lapangan. Ia memastikan komitmennya untuk berdiri di samping para korban.
"Saya akan membantu memfasilitasi dan mendampingi korban kekerasan agar memperoleh perlindungan dan keadilan," ungkap Hikmah Bafaqih.
Suasana diskusi berlangsung hangat saat para peserta membeberkan dinamika pendampingan di lapangan. Salah seorang pendamping,Tatik, menceritakan alotnya penanganan kasus akibat keterbatasan akses layanan publik serta beban biaya yang kerap memberatkan korban, terutama saat menjalani prosedur visum.
Rangkaian acara ditutup dengan doa lintas iman yang dipimpin para tokoh agama sebagai simbol ikhtiar bersama menjaga harkat dan keselamatan perempuan serta anak. Pengurus Peace Leader Indonesia, Redi, memastikan gerakan edukasi ini akan terus bergulir secara konsisten.
"Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam membangun rumah ibadah yang benar-benar menjadi ruang aman, tempat setiap perempuan dan anak merasa diterima, dilindungi, dan didengar. Perlindungan terhadap mereka adalah tanggung jawab kita bersama," pungkas Redi.
(auh/dpe)
