.webp)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberi ultimatum kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar tidak lagi bekerja menunggu instruksi. Eri mewajibkan setiap aduan masyarakat yang masuk dan menjadi kewenangan pemkot ditangani maksimal dalam waktu 1x24 jam.
Hal itu disampaikan Eri saat mengumpulkan seluruh jajaran Pemkot Surabaya di Halaman Balai Kota, Kamis (16/7). Pengarahan tersebut diikuti Sekretaris Daerah (Sekda), para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, direktur RSUD, camat, lurah hingga kepala seksi kecamatan dan kelurahan.
"Birokrasi tidak boleh lagi bekerja dengan pola menunggu instruksi. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus segera diselesaikan, mulai dari pelayanan publik, parkir liar, pungutan liar (pungli), pelayanan kesehatan, hingga percepatan perizinan," kata Eri, Kamis (16/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, upaya itu juga merupakan bagian dari implementasi program ASRI (Aman, Sehat, Bersih, dan Indah) yang sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menambahkan, evaluasi selama lebih dari dua pekan melalui inspeksi mendadak (sidak) menemukan sejumlah persoalan yang terus berulang meski telah ditindak.
Oleh karena itu, Eri mewajibkan seluruh laporan yang masuk melalui Hotline Lapor Cak Eri dan menjadi kewenangan Pemkot Surabaya ditangani maksimal 1x24 jam. Bahkan, ke depan setiap lurah, camat hingga kepala perangkat daerah diminta memiliki hotline masing-masing agar masyarakat tidak selalu bergantung kepada wali kota.
"Hotline bukan sekadar saluran pengaduan, tetapi alat ukur apakah persoalan masyarakat benar-benar selesai. Kalau laporan masih terus masuk, berarti masalahnya belum tuntas," tutur Eri.
"Saya ingin setiap lurah, camat, dan kepala perangkat daerah memiliki hotline sendiri sehingga masyarakat tidak harus selalu melapor kepada wali kota," imbuhnya.
Namun terkait persoalan lintas instansi, seperti sengketa pertanahan yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), akan difasilitasi dan dikoordinasikan bersama instansi terkait.
Eri juga menyoroti praktik parkir liar. Ia meminta lokasi parkir yang tidak memiliki izin langsung ditertibkan tanpa menunggu dirinya turun ke lapangan.
"Misalnya ketika saya menutup lokasi parkir yang tidak memiliki izin. Seharusnya tempat lain yang kondisinya sama juga langsung ditertibkan. Izin parkir itu penting karena memberikan kepastian kepada masyarakat, apakah parkir tersebut gratis atau berbayar, berapa tarifnya, serta siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan," katanya.
Menurut Eri, sistem pengawasan Pemkot Surabaya kini telah terintegrasi dengan CCTV sehingga aktivitas petugas di lapangan bisa dipantau secara langsung.
Selain parkir liar, Eri juga meminta lurah dan camat mengawasi praktik pungutan liar di lingkungan RT/RW. Ia mengingatkan hanya iuran keamanan, kebersihan, dan penerangan lingkungan yang diperbolehkan sesuai aturan. Sementara sumbangan harus bersifat sukarela tanpa penetapan nominal.
"Saya menerima laporan terkait pungutan di tingkat RT/RW. Setelah dicek memang ada biaya riil, seperti biaya penggalian makam maupun perlengkapan pemakaman. Tapi tidak boleh berhubungan dengan administrasi kependudukan," tegasnya.
Di sektor pelayanan kesehatan, Eri turut mengevaluasi hasil sidak di RSUD dr Soewandhie. Ia meminta antrean rawat jalan dan layanan farmasi dipercepat.
"Antrian di layanan farmasi, maka dipercepat dengan standar obat nonracikan maksimal 15 menit dan obat racikan maksimal 30 menit sejak resep diterima. Apabila melebihi standar pelayanan tersebut, rumah sakit diminta memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku," terangnya.
Eri juga meminta seluruh perangkat daerah aktif menjalankan program ASRI melalui percepatan penyelesaian persoalan warga, menjaga kebersihan lingkungan hingga mewujudkan rasa aman.
Dia juga menegaskan telah meminta Sekda dan para asisten memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai kontrak kinerja dan pakta integritas.
"Maka saya berharap teman-teman punya komitmen, konsistensi, keberanian, dan keikhlasan bekerja sehingga pemerintahan ini berjalan," pungkasnya.
