.webp)
Alih fungsi lahan pertanian di Kota Batu, kian berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kota yang dikenal sebagai sentra agrowisata ini justru kehilangan sebagian besar lahan hijaunya akibat gempuran sektor pariwisata dan ekspansi properti yang tak terkendali.
Fenomena komodifikasi lahan secara masif ini memicu keprihatinan mendalam dari Mohammad Reza, akademisi sekaligus dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Lewat riset disertasinya, Reza membedah bagaimana keserakahan ekonomi perlahan-lahan menyingkirkan kelestarian ekologi di Kota Batu.
Dalam risetnya yang bertajuk "Model Komodifikasi Lahan Pertanian di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur", Reza memaparkan bahwa alih fungsi lahan terjadi secara instan karena tanah hanya dinilai dari aspek ekonomi semata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menggunakan analisis spasial canggih Cellular Automata-Artificial Neural Network (CA-ANN), Reza menemukan data mencengangkan, di mana pertumbuhan kawasan permukiman di Kota Batu kini telah merangsek masuk ke zona rawan bencana.
"Ketika pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan tidak berjalan seimbang, konsekuensi besarnya adalah bencana. Dalam 10 tahun terakhir, Kota Batu kerap dihantam longsor dan banjir akibat perubahan tata guna lahan," ujar Reza pada kepada awak media, Kamis (16/7/2026).
Dampak paling nyata dari masifnya pembangunan hotel, vila, dan tempat wisata ini dirasakan langsung oleh para petani lokal. Lahan pertanian di dataran bawah yang kian habis membuat mereka terdesak dari ruang hidupnya sendiri.
Demi menyambung hidup, sebagian petani terpaksa bergeser ke kawasan atas yang sebenarnya berstatus hutan lindung untuk bertanam secara tumpang sari.
Pola penataan yang keliru di area tebing curam ini justru menjadi bumerang.
Ketika curah hujan tinggi, kawasan atas yang telah beralih fungsi tersebut menjadi sangat rentan memicu bencana tanah longsor yang mengancam wilayah di bawahnya.
Melalui pendekatan Social Network Analysis (SNA), Reza juga membongkar adanya ketimpangan relasi kekuasaan yang sangat mencolok di lapangan. Posisi tawar petani lokal sangat lemah karena mayoritas tanah di Kota Batu kini sudah bukan milik warga setempat, melainkan dikuasai oleh pemilik modal dari luar kota.
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mengembangkan kawasan jasa demi optimalisasi pendapatan daerah dan pembukaan lapangan kerja, yang sejalan dengan kebutuhan ruang usaha para pelaku ekonomi. Kondisi ini memerlukan formulasi kebijakan yang lebih adaptif agar pertumbuhan sektor jasa dapat berjalan beriringan tanpa mengesampingkan keberadaan petani lokal.
"Pemerintah pusat saat ini sebenarnya sangat fokus pada ketahanan pangan dan swasembada berkelanjutan. Jika alih fungsi lahan seperti Batu ini tidak segera dihentikan, jangan kaget kalau ke depan ketergantungan pangan kita ke luar negeri akan semakin tinggi," ujar peraih beasiswa S2 di University of South Australia ini.
Melalui System Dynamics Modeling Reza menawarkan tiga skenario kebijakan kepada pengambil keputusan di Kota Batu. Yakni: optimis (menjaga lingkungan dan mengendalikan pembangunan), moderat (mengakomodir pembangunan secara berimbang), dan pesimistis (hanya mengejar pembangunan tanpa memikirkan dampak bencana dan pangan).
Untuk menjembatani kebutuhan wisata tanpa mengorbankan sektor agraris, Reza merekomendasikan model reformulasi kebijakan tata ruang yang lebih adaptif dan inklusif. Pemerintah daerah disarankan memberikan insentif nyata bagi petani yang bertahan, mulai dari kemudahan pajak, kepastian pupuk, bibit unggul, hingga bantuan teknologi alat pertanian gratis.
Kerja sama pemanfaatan lahan tidur di perkotaan lewat sistem vertical farming atau optimalisasi lahan kritis non-lindung bersama Perhutani juga bisa menjadi solusi produktif.
Sebagai akademisi, Reza berharap hasil pemodelan digitalnya ini dapat memberikan pandangan objektif bagi pemerintah daerah di Malang Raya dalam mengambil kebijakan tata ruang secara lebih hati-hati.
Mendatang, ia berencana mendalami riset mengenai relasi kekuasaan dan pengaruh kepentingan ekonomi di kawasan strategis agar pembangunan vila dan hotel tidak lagi merambah kawasan tangkapan air maupun lahan produktif.
"Bagi rekan-rekan dosen dan mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan studi lanjut, tetaplah konsisten, jeli melihat akar masalah di lapangan, dan mengawinkan metodologi riset secara valid agar mampu melahirkan solusi nyata bagi masyarakat," tandasnya.
