KSP Dudung Turun Langsung Kawal Lahan Produksi Migas di Bojonegoro

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) turun tangan melakukan peninjauan lapangan dan rapat koordinasi untuk mengurai hambatan perizinan lahan bagi proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) strategis nasional yang terdampak Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Bojonegoro. Langkah ini untuk memastikan proyek vital energi nasional tidak terhambat administrasi pertanahan yang berlarut-larut.

Kepala KSP, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah administratif semata. Menurutnya, isu lahan ini bersinggungan langsung dengan ketahanan energi, upaya peningkatan produksi migas, hingga pengurangan ketergantungan impor energi bagi negara.

"Produksi migas dalam negeri harus kita kawal. Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, setiap potensi tambahan produksi minyak dan gas bumi harus segera direalisasikan. Kita perlu bekerja cepat, tetapi tetap tertib dan sesuai aturan," ujar Dudung di Bojonegoro, Selasa (7/7/2026).

Ada3 proyek hulu migas prioritas yang saat ini menjadi perhatian, yakni Sumur Eksplorasi Banyugeni-001 oleh PT Pertamina EP, Lapangan Gas RBG Blok I oleh TIS Petroleum E&P Blora Ltd., serta Proyek Kedung Keris West oleh Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL).

Salah satu yang disorot adalah Proyek Kedung Keris West yang hanya membutuhkan lahan sekitar 0,6 hektare, namun berpotensi memberikan tambahan produksi hingga 15.000 barel minyak per hari dengan nilai ekonomi mencapai Rp 25 miliar per hari.

"Ini contoh yang sangat jelas. Kebutuhan lahannya kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi produksi minyak nasional dan penerimaan negara. Jangan sampai potensi sebesar ini tertunda karena proses administrasi yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga," tegas Dudung.

Dudung memastikan pemerintah tetap menjaga komitmen dalam perlindungan lahan pertanian dan swasembada pangan. Namun, ia menekankan perlunya keseimbangan agar proyek strategis nasional tidak terhambat.

"Kita tidak sedang mempertentangkan swasembada pangan dengan swasembada energi. Keduanya adalah agenda strategis Presiden yang harus berjalan bersama. Lahan pertanian harus dijaga, tetapi kebutuhan energi nasional juga harus dipenuhi," tuturnya.

Saat ini, hambatan utama dipicu oleh proses penghentian sementara penerbitan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada area LSD yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan minimal 87 persen Lahan Baku Sawah menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di daerah.

KSP mendorong kementerian terkait, seperti ATR/BPN, Kementerian Pertanian, serta Kementerian ESDM, untuk segera melakukan verifikasi dan pembersihan data lahan agar jadwal pengeboran pada tahun 2026 dan 2027 tidak terganggu.

Dudung meminta agar segera ada keputusan konkret dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk pertimbangan mekanisme khusus atau diskresi terbatas bagi proyek yang sudah memiliki kesiapan teknis.

"Kita ingin setelah rapat dan peninjauan lapangan ini ada keputusan yang konkret. Siapa mengerjakan apa, kapan selesai, dan apa dasar tindak lanjutnya harus jelas. Dengan begitu, kegiatan pengeboran Banyugeni, RBG Blok I, dan Kedung Keris West dapat segera bergerak sesuai jadwal," pungkas Dudung.