.webp)
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono baru saja mengikuti tahapan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Adhy mengimbau warga untuk mengikuti sensus ekonomi.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, ini waktunya tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus petugas datang door to door, mohon untuk didukung, diterima, dan yang paling penting lagi adalah menyampaikan data apa adanya, riil. Berapa penghasilannya? punya usaha apa? di mana? akan dicek. Jadi enggak ada hubungannya dengan urusan yang lain-lain, tapi ini demi data akurat yang selama ini kita perlukan," kata Adhy di kediamannya, Rabu (1/7/2026).
Adhy menegaskan, sensus ekonomi diharapkan bisa memotret kondisi perekonomian warga secara akurat. Hal ini dibutuhkan pemerintah untuk bisa melakukan intervensi kepada warga miskin atau yang masuk pada desil 1.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang paling penting adalah kita akan melihat bagaimana strata yang terbawah untuk kita entaskan, supaya program pemerintah tepat sasaran, setiap program menyesuaikan dengan kebutuhannya," bebernya.
Saat ditanya banyak penolakan warga terkait privasi ekonomi, Adhy menegaskan bahwa sensus ini bisa membantu masyarakat khususnya yang masuk dalam kategori miskin.
"Ini tanggung jawab kita bersama, baik dari aparat, pemerintah kabupaten, camat, kemudian lurah, saya kira harus bisa meyakinkan bahwa ini membantu masyarakat yang secara ekonomi masih kesulitan," jelasnya.
"Ini kesempatan sebetulnya terdata ekonomi warga seperti apa. Saya yakin ini pasti warga belum mendapat sosialisasi yang yang apa efektif. Sejujurnya, kalau masyarakat tahu, masyarakat pasti mau didata. Jadi, melalui media tolong diimbau setiap masyarakat untuk bisa ya melakukan kewajibannya ya terhadap petugas yang sudah dibayar oleh negara," tambahnya.
Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati menargetkan pada awal Juli ini, pendataan sensus ekonomi 2026 di Jatim bisa mencapai 25%.
"Target kami dalam beberapa hari ke depan bisa mencapai 25 persen. Alhamdulillah hari ini Pak Sekda berkenan di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa untuk kami data. Dan kami terus akan melakukan pendataan ini sampai dengan 31 Agustus 2026 nanti," jelasnya.
"Sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 20 persen lebih untuk se-Jawa Timur. Kami mengerahkan 41.538 petugas yang melakukan door to door dan setiap hari ini kami pantau. Sehingga kalau ada petugas yang kurang dalam melakukan pendataan, ini kami segera lakukan pengawasan ke lapangan untuk memotivasi. Begitu juga kalau ada penolakan warga, kami akan menghubungi aparat setempat untuk memberikan penjelasan lebih lebih detail, sehingga warga mau didata oleh petugas kami," tandasnya.
(auh/hil)
