.webp)
Langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Pelibatan mahasiswa dinilai menjadi upaya memperkuat transparansi sekaligus membuka ruang pengawasan publik terhadap program pemerintah.
Pengamat Politik Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya M. Fadeli menilai keikutsertaan mahasiswa dalam kunjungan kerja tersebut merupakan bentuk komunikasi persuasif pemerintah kepada generasi muda. Melalui cara itu, mahasiswa dapat melihat secara langsung pelaksanaan program prioritas pemerintah di lapangan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari sisi Wapres, ini merupakan bagian dari upaya komunikasi persuasif dengan mengedepankan transparansi. Tujuannya agar mahasiswa dapat menyaksikan secara langsung implementasi Program Makan Bergizi Gratis," ujar Fadeli, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, kehadiran mahasiswa juga memberi kesempatan bagi kalangan akademik untuk memverifikasi berbagai informasi yang selama ini berkembang di ruang publik terkait program pemerintah.
"Dari sisi mahasiswa tentu ada kepentingan untuk melakukan verifikasi data dan fakta atas pelaksanaan MBG. Dengan melihat langsung di lapangan, penilaian yang diberikan akan lebih objektif," katanya.
Fadeli menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap mahasiswa menjadi faktor penting agar program strategis dapat berjalan lebih efektif. Transparansi, kata dia, harus berjalan seiring dengan pengawasan dari masyarakat.
"Program MBG ataupun program pemerintah lainnya hanya bisa terlaksana dengan baik apabila ada transparansi serta pengawasan atau kontrol dari masyarakat, termasuk mahasiswa," tegasnya.
Apresiasi serupa disampaikan Pengamat Politik Universitas Tanjungpura (Untan), Erdi. Ia menilai mahasiswa merupakan kelompok yang relatif netral dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah sehingga layak dilibatkan dalam berbagai agenda strategis negara.
"Apa yang dilakukan Pak Wapres ini sangat tepat. Karena pihak yang sangat netral dalam berpendapat, berbicara, dan menilai kinerja adalah mahasiswa. Mereka inilah kelompok-kelompok terpelajar yang memang sudah seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan," katanya.
Menurut Erdi, keterlibatan mahasiswa dapat menjadi saluran aspirasi yang langsung terhubung dengan pengambil kebijakan.
"Ketika mahasiswa diberikan saluran dan peran, ini menjadi sebuah langkah maju. Artinya, aspirasi mahasiswa sudah langsung sampai kepada pengambil kebijakan. Kita berharap apa yang menjadi aspirasi mahasiswa dapat diwujudkan oleh Mas Wapres dalam bentuk program atau aksi nyata ke depan," tuturnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai pelibatan mahasiswa dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi yang berkembang di masyarakat. Dengan melihat langsung kondisi di lapangan, mahasiswa dapat membandingkan informasi yang beredar dengan fakta implementasi program pemerintah.
"Untuk mengatasi kesenjangan informasi, metode seperti ini bisa menjadi solusi agar mahasiswa juga mendapat informasi dari sisi upaya pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lahan di Papua," kata Kristian.
Diketahui, Wapres Gibran mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mendampingi kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua. Mereka berasal dari Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Seni Budaya Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa diajak melihat secara langsung pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu kebijakan yang banyak mendapat perhatian publik.
(auh/hil)
