.webp)
Massa aksi mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya mulai tiba di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Rabu (17/6/2026). Sebelumnya, mereka sempat berkumpul di Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan kampus masing-masing sebelum bergerak menuju lokasi aksi.
Pantauan detikJatim, massa aksi tiba di Grahadi sekitar pukul 13.50 WIB. Mereka terlihat mengenakan jaket almamater masing-masing kampus. Sebagian besar mahasiswa datang menggunakan sepeda motor secara konvoi tertib dan langsung memadati Jalan Gubernur Suryo.
Petugas kepolisian tampak bersiaga di sekitar Grahadi dan melakukan pengaturan lalu lintas. Jalan Raya Gubernur Suryo tepatnya di depan Grahadi ditutup total.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendaraan dari Jalan Raya Tunjungan diputar balik ke Jalan Embong Malang dan diarahkan sebagian melalui kawasan Jalan Raya Genteng serta Jalan Taman Apsari.
Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya (ABS), Nasrawi Ibnu Dahlan, mengatakan mahasiswa sebelumnya telah dikoordinasikan dari beberapa titik keberangkatan.
"Sebelum ke Grahadi, massa aksi ada yang di KBS, ada yang dari timur di PDM Muhammadiyah Surabaya," kata Nasrawi saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (17/6/2026).
Nasrawi menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
"Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran," tegas Nasrawi.
Di Grahadi, massa ABS bergabung dengan mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair) dan sejumlah kampus lain yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) Jawa Timur.
"Kalkulasi terakhir mahasiswa yang akan terlibat sekitar 1.800 orang," pungkasnya.
Dalam aksi tersebut, ABS membawa tujuh tuntutan. Mereka mendesak pemerintah menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
ABS juga meminta pemerintah mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah serta mencopot menteri atau pejabat yang dinilai gagal mengelola negara. Selain itu, mereka mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak militerisme dan dwifungsi aparat, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU Polri.
Sementara Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan mengatakan aksi tersebut digelar untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara.
"Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," kata Rizqi, Selasa (16/6/2026).
Selain itu, mahasiswa juga mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat, menolak militerisme, menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat sipil, hingga meminta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
(auh/hil)
