Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat sinkronisasi data rumah tidak layak huni (RTLH) untuk memastikan bantuan renovasi rumah tepat sasaran. Saat ini, terdapat sejumlah calon penerima bantuan RTLH yang masih masuk daftar tunggu dan akan diverifikasi ulang di lapangan.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR), serta Diskominfo Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan pentingnya penyatuan data RTLH dari seluruh instansi agar pemerintah memiliki gambaran pasti mengenai rumah warga yang membutuhkan bantuan.
"Data yang konkret harus kita satukan menjadi satu data. Kita petakan mana rumah yang belum tertangani, mana yang sedang ditangani, dan berapa jumlah yang masih membutuhkan bantuan," ujar Subandi, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, seluruh data yang ada perlu diverifikasi dan dicocokkan kembali di lapangan agar bantuan benar-benar diterima warga yang berhak.
"Data yang ada harus dikroscek kembali sehingga rumah yang benar-benar tidak layak huni bisa segera kita tangani. Harapan saya dalam tiga sampai empat tahun ke depan kita memiliki peta yang jelas mengenai jumlah RTLH yang benar-benar perlu mendapatkan bantuan," jelasnya.
Subandi mengatakan pemetaan tersebut akan mengacu pada data Dinas Sosial sebagai basis utama penentuan sasaran penerima bantuan.
"Harapan saya nanti hasil dari Dinas Sosial bisa kita petakan, yang kira-kira tidak layak huni betul-betul berapa jumlahnya," katanya.
Dalam rapat itu juga dibahas keterlibatan Baznas dalam program RTLH. Subandi menyebut dana bantuan berasal dari zakat dan infak aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo sehingga penyalurannya harus bebas dari intervensi pihak mana pun.
"Karena Baznas ini bantuan dari ASN, saya tidak mau ada intervensi dari pihak luar. Saya ucapkan terima kasih kepada ASN di seluruh Sidoarjo yang telah berkontribusi melalui Baznas," beber Subandi.
Ia menambahkan, penerima bantuan RTLH harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain rumah berdiri di atas tanah milik sendiri dan tidak berada di lahan irigasi. Program tersebut juga tidak membedakan latar belakang agama penerima.
Sementara itu, Ketua Baznas Sidoarjo Agus M. Chasbil Azis Salju Sodar mengungkapkan pihaknya masih melakukan sinkronisasi dan verifikasi data calon penerima bantuan RTLH.
"Untuk melakukan kroscek penerima bantuan RTLH ini dari data kami ada sebanyak 289 yang tengah waiting list, kami membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan untuk kroscek di lapangan," katanya.
Di sisi lain, Kepala Diskominfo Sidoarjo Eri Sudewo mengatakan bahwa seluruh data penerima bantuan RTLH akan diintegrasikan melalui sistem data warehouse milik Pemkab Sidoarjo.
Nantinya, data tersebut juga akan disinkronkan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Data yang sudah ada akan kami masukkan terlebih dahulu ke dalam data warehouse. Selanjutnya, ketika data intervensi dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tersedia, akan kami integrasikan juga sehingga seluruh data penerima bantuan dapat terkelola dalam satu sistem," kata Eri.
Penyaluran bantuan juga akan mengacu pada DTSEN, khususnya masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 5, sehingga bantuan lebih tepat sasaran kepada keluarga miskin dan rentan.
Sejalan, Kepala Dinsos Sidoarjo Mharta Wara Kusuma dan Kepala Dinas Perkim CKTR M. Bachruni Aryawan menyatakan siap melakukan verifikasi ulang di lapangan sebelum seluruh data digabungkan dalam satu sistem oleh Diskominfo.
"Kami siap melakukan kroscek dan verifikasi lapangan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar valid sehinhga bantuan RTLH dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya," tegasnya.
Simak Video "Video Banjir Rob Rendam 4 Desa di Pesisir Sedati Sidoarjo"
(irb/hil)