Demo Mahasiswa Jember Juga Soroti Kelangkaan Pertalite

Demo Mahasiswa Jember Juga Soroti Kelangkaan Pertalite

Yakub Mulyono - detikJatim
Senin, 15 Jun 2026 17:40 WIB
Anggota DPRD Jember menemui mahasiswa yang demo di depan Kantor DPRD.
Anggota DPRD Jember menemui mahasiswa yang demo di depan Kantor DPRD. (Foto: Yakub Mulyono/detikJatim)
Jember -

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember dan Aliansi Cipayung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jember. Mereka membawa sejumlah tuntutan mulai dari isu ekonomi, program prioritas pemerintah, hingga isu tentang kelangkaan Pertalite.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Alfin Maulana menyatakan bahwa gerakan ini diinisiasi oleh BEM se-Jember bersama empat organisasi yang tergabung dalam Cipayung Kabupaten Jember.

"Gerakan ini datang dari kawan-kawan BEM se-Jember dan bersama kawan-kawan Cipayung Kabupaten Jember, meliputi PMII, GMNI, IMM, dan juga HMI. Ada empat lembaga Cipayung," kata Alfin di lokasi aksi, Senin (15/6/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Alfin menjelaskan, salah satu poin utama yang disoroti massa aksi adalah melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta kelangkaan Pertalite di pasaran. Kondisi ini dinilai memaksa masyarakat bawah untuk beralih ke Pertamax yang harganya lebih mahal.

ADVERTISEMENT

"Tuntutan yang kita bawa ialah menyoal tentang harga BBM yang sekarang mulai meronjak dan juga Pertalite yang sekarang sudah mulai langka. Masyarakat akhirnya mau tidak mau beralih kepada BBM Pertamax," ujarnya.

Selain masalah BBM, kata dia, mahasiswa juga mengkritisi program prioritas pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP. Mereka menuntut pengawasan ketat agar program tersebut tidak salah sasaran.

"Jangan sampai program ini hanya menguntungkan masyarakat yang di tingkatan atas, tapi tidak bermanfaat kepada masyarakat di tingkatan bawah," paparnya.

Tak hanya isu sosial-ekonomi, aliansi mahasiswa Jember ini juga menyoroti draf revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. Menurutnya, UU tersebut dinilai memberi ruang bagi aparat untuk menduduki jabatan sipil.

"Tuntutan kita juga menyoal tentang Undang-Undang Polri yang sekarang Polri bisa menduduki di ranah sipil. Juga tentang persoalan Undang-Undang TNI, yang sekarang TNI sudah makin masuk ke ruang-ruang sipil," ungkapnya.

"Untuk aksi ini, kita sepakati bahwasanya nanti kita menunggu respons dari DPRD Jember. Kita tetap kawal persoalan tuntutan-tuntutan ini sampai ke pusat, sampai ada jawaban. Jika hari ini tidak ada kejelasan, kita bakal datang lagi dengan gerakan-gerakan yang lainnya," tandasnya.

Jajaran DPRD akhirnya menemui massa aksi. Mereka duduk melingkar dan mendengarkan tuntutan dari massa aksi.



(auh/dpe)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads