.webp)
Ratusan orang dari Aliansi Surabaya Menggugat melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi, tepatnya di Taman Apsari. Massa aksi membawa delapan tuntutan yang disampaikan.
Pantauan detikJatim, massa aksi berkumpul di halaman Taman Apsari dan tidak sampai ke jalan. Secara bergiliran mereka berorasi.
Korlap aksi dari Aliansi Surabaya Mengggugat Muhammad Ichsan Aditya mengatakan, aksi tersebut membawa delapan tuntutan paling krusial. Yakni cabut UU Polri 2026, cabut UU TNI 2026, kembalikan militer ke barak, hentikan program MBG, hentikan Kopdes Merah Putih, turunkan harga BBM, stabilkan nilai rupiah, dan hentikan eksploitasi alam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Aksi Aliansi Surabaya Menggugat di depan Gedung Grahadi Surabaya. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim) |
"Apalagi ketika Undang-Undang Polri disahkan secara ugal-ugalan dan ketika UU TNI tahun 2025 menjadi karpet merah bagi praktik militerisme yang hari ini makin meluas dan masif," kata Ichsan kepada wartawan, Senin (15/6/2026).
Aksi ini juga bagian respon dari masuaramat terhadap pelaksanaan program MBG, KDMP, dan segala program pemerintahan yang dilakukan tidak melalui perencanaan matang dan proses riset akademik. Program MBG dinilai menginflasi APBN dalam hal pendidikan dan aspek penting lainnya.
"Ini juga respon kami atas kondisi stabilitas ekonomi yang hari ini kian mencemaskan, karena angka rupiah mendekati angka Rp18.000 dan tentunya ini prediksi dari ekonom tentunya kita melihat bisa sampai angka Rp22.000," ujarnya.
Atas kondisi ini, lanjut Ichsan, pihaknya melihat mulai kenaikan BBM dan lainnya. Maka krisis bisa terjadi di segala sektor, mulai dari ekonomi atas dasar pemborosan APBN dan lain-lain.
"Atas dasar pemborosan APBN yang telah dilakukan oleh pemerintahan. Ketika respon kita dicap hanya sebagai statistika dan tentunya di lain sisi imunitas yang kita saksikan ini masih mencekam di negeri ini. Isu yang kami bawa adalah melalui praktik militerisme itu, hak-hak masyarakat adat terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap alam mereka dan juga eksploitasi alam yang telah dilakukan oleh pemerintah pemerintah Prabowo," jelasnya.
(auh/dpe)
