.webp)
Jumlah kasus HIV/AIDS di Sidoarjo yang kini mencapai sekitar 7.000 kasus. Hal ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, salah satunya Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih.
Nasih menegaskan, penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan lintas instansi.
"Persoalan HIV/AIDS ini harus menjadi perhatian bersama. Tidak cukup hanya ditangani Dinas Kesehatan, tetapi perlu sinergi dengan Dinas Sosial, Kesra, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, hingga keluarga sebagai benteng utama pencegahan," kata Nasih kepada detikJatim, Sabtu (13/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nasih mengungkapkan, peningkatan jumlah kasus dari sekitar 5.000-an menjadi 7.000-an kasus dalam beberapa bulan terakhir perlu dicermati dari berbagai sisi.
Menurutnya, kenaikan angka tersebut tidak selalu menunjukkan peningkatan kasus baru secara drastis, tetapi juga bisa menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri dan melaporkan kondisi kesehatannya.
"Di satu sisi, ini menjadi hal positif karena masyarakat mulai berani melakukan pemeriksaan dan tidak lagi takut untuk mendapatkan pengobatan. Namun di sisi lain, kita juga harus mengkaji apakah kenaikan ini berasal dari kasus lama yang baru terungkap atau memang terjadi penambahan kasus baru," ujarnya.
Ia menyebut, penderita HIV/AIDS saat ini berasal dari berbagai kalangan. Tidak hanya kelompok tertentu, tetapi juga pegawai, perempuan hingga ibu rumah tangga. Selain itu, kelompok laki-laki seks dengan laki-laki (LSL) juga masih menjadi salah satu faktor dominan dalam rantai penularan yang tercatat.
Menurut Nasih, edukasi kesehatan harus terus diperkuat agar masyarakat memahami cara penularan HIV yang sebenarnya. Ia menegaskan HIV tidak menular melalui kontak sosial sehari-hari seperti bersalaman, berpelukan maupun berinteraksi biasa.
"Masyarakat harus diberikan pemahaman yang benar. Penularan HIV terjadi melalui hubungan seksual berisiko, penggunaan jarum suntik secara bergantian, atau transfusi darah yang tidak aman. Karena itu penderita jangan sampai dikucilkan," tegasnya.
Nasih juga mendorong pemerintah daerah memperluas sosialisasi hingga tingkat keluarga, posyandu, kelompok PKK dan kegiatan masyarakat lainnya. Menurutnya, pendekatan nilai-nilai agama dan moral juga perlu diperkuat melalui kerja sama dengan ulama dan organisasi kemasyarakatan.
"Kita ingin ada langkah pencegahan sejak dini. Peran keluarga sangat penting untuk membangun pemahaman dan pengawasan terhadap anak-anak serta anggota keluarga lainnya," katanya.
Berdasarkan data yang ada, kasus HIV/AIDS telah tersebar di seluruh 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Wilayah Sidoarjo Kota menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak, disusul Kecamatan Candi.
Selain edukasi, Nasih juga mendorong penguatan langkah pengendalian melalui kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), terutama dalam sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan di lokasi-lokasi yang dinilai memiliki risiko tinggi.
"Koordinasi dengan BNN perlu diperkuat karena salah satu jalur penularan adalah penggunaan jarum suntik terkait penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi dan pemeriksaan bisa dilakukan di tempat hiburan, hotel maupun lokasi lain yang dianggap berisiko," ujarnya.
Ia juga meminta pengawasan terhadap keamanan darah donor terus diperketat melalui pemeriksaan yang dilakukan PMI dan fasilitas kesehatan agar darah yang disalurkan benar-benar aman.
Lebih lanjut, DPRD Sidoarjo siap mendukung penyusunan regulasi maupun peraturan daerah yang diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS secara lebih terstruktur.
"Kalau memang diperlukan penguatan regulasi, DPRD siap mendukung. Yang terpenting adalah bagaimana angka kasus bisa ditekan dan masyarakat yang sudah terpapar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan serta dukungan yang layak," pungkas Nasih.
(irb/hil)
