.webp)
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan sejumlah kalangan. Selain mendapat dukungan pemerintah, program tersebut juga menuai kritik dan bahkan masuk dalam daftar isu yang akan disuarakan mahasiswa dalam agenda konsolidasi menuju aksi Reformasi Jilid II.
Menanggapi anggapan bahwa Kopdes Merah Putih membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menilai, pandangan tersebut merupakan perspektif yang tidak bisa diukur secara pasti.
"Anggapan itu kan perspektif. Kalau anggapan enggak bisa diukur," kata Farida kepada wartawan di Hotel Harris Surabaya, Selasa (9/6/2026) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Farida menjelaskan, Kopdes Merah Putih merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk memperkuat perekonomian desa dan kelurahan. Melalui program tersebut, negara hadir memberikan fasilitasi agar masyarakat dapat mengelola potensi ekonomi di wilayahnya masing-masing.
"Kalau penghamburan itu kan kalau tidak sesuai dengan faktanya. Negara hadir untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat desa dan kelurahan untuk mengelola potensi desanya sendiri dalam bentuk fasilitasi bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," jelasnya.
Sebelumnya, Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur ID, Deni Oktaviano Pratama, menyebut Reformasi Jilid II perlu digulirkan sebagai respons atas berbagai persoalan yang dinilai terjadi saat ini. Menurutnya, sejumlah program pemerintah pusat, termasuk MBG dan Kopdes Merah Putih, menjadi bagian dari keresahan yang berkembang di masyarakat.
"Jadi memang pada dasarnya reformasi jilid dua yang segera mungkin juga dimulai. Ini bentuk suatu keresahan kita sebenarnya. Bukan hanya dari objek mahasiswa, tapi juga objek masyarakat luas bahwa ketika kita melihat kondisi situasi negara hari ini sungguh di luar prediksi kita bersama," bebernya.
"Mulai dari program-program pemerintah pusat seperti MBG, Kopdes, rupiah melemah, termasuk masuk militerisme yang masuk ranah sipil semenjak RUU TNI sampai hari ini sudah disahkan menjadi undang-undang dan berbagai kasus penyerangan terhadap sipil juga itu membuat kami gerah, membuat kami kemudian resah bahwa negara ini mengalami kemunduran demokrasi," jelas mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi itu.
Hal senada disampaikan Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur Official Muhammad Zainnur Abdillah. Ia menilai sejumlah program pemerintah menyerap anggaran negara dalam jumlah besar di tengah kondisi ekonomi yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, isu-isu tersebut akan menjadi bagian dari tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi mendatang.
"Beberapa program, Koperasi Desa Merah Putih hari ini pun masih belum berjalan selayaknya program itu yang diharapkan, kemudian menyejahterakan rakyat-rakyat yang ada di desa," pungkasnya.
