.webp)
Sebanyak 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember sempat dijatuhi sanksi pembekuan sementara atau suspend. Sanksi diberikan karena SPPG tersebut belum memenuhi syarat terkait Instalasi Pengolahan Limbah Air (IPAL).
Sebelumnya sempat muncul dugaan suspend diambil sebagai bentuk strategi efisiensi anggaran. Namun, pihak Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jember membantah kabar tersebut.
Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag TU) Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jember, Suhaidi menegaskan bahwa kebijakan suspend ini murni karena masalah teknis lingkungan, bukan urusan kocek anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada hubungannya dengan strategi efisiensi anggaran," katanya saat ditemui di kantor KPPG Jember, Senin (8/6/2026).
Suhaidi memastikan, secara keseluruhan, operasional pelayanan gizi di Jember tidak terganggu. Semua masih tetap berjalan normal.
"Operasional masih berjalan seperti biasa," ujarnya.
Lantas, apa yang membuat belasan dapur pemenuhan gizi tersebut disemprit? Suhaidi mengungkapkan pelanggaran terkait IPAL menjadi biang keroknya. Faktor kebersihan dan pengelolaan limbah yang belum standar membuat sanksi tegas ini harus dijatuhkan.
"Titik poinnya adalah pelanggaran di IPAL," tegasnya.
Dari total 16 dapur SPPG yang sempat di-suspend, saat ini kondisinya mulai berangsur normal. Bahkan tujuh dapur di antaranya sudah diperbolehkan beroperasi kembali setelah melakukan pembenahan sistem pembuangan limbah mereka.
"16 dapur yang di-suspend. Sudah ada yang dibuka 7, karena mereka sudah memperbaikinya. Jadi tinggal 9 yang masih di-suspend," tandasnya.
Dia berharap 9 dapur yang masih kena suspend segera melakukan perbaikan di sistem IPAL mereka, sehingga bisa segera beroperasi kembali.
(auh/hil)
