Proyek Trans Jatim Malang Raya Terbatas Anggaran, Begini Langkah Khofifah

Proyek Trans Jatim Malang Raya Terbatas Anggaran, Begini Langkah Khofifah

Muhammad Aminudin - detikJatim
Jumat, 29 Mei 2026 20:00 WIB
Antrean calon penumpang Bus Trans Jatim Malang Raya di salah satu shelter di Kota Malang. Sejak diluncurkan, Bus Trans Jatim menuai animo tinggi dari masyarakat Malang Raya.
Trans Jatim Malang Raya. (Foto: Muhammad Aminudin/detikJatim)
Kota Malang -

Rencana ekspansi koridor bus Trans Jatim di kawasan Malang Raya tampaknya harus berjalan lebih lambat dari perkiraan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga kini belum bisa mengetuk palu terkait kepastian penambahan rute baru tersebut.

Faktor keterbatasan anggaran daerah dan skala prioritas menjadi tantangan utama yang harus diurai. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan pihaknya tengah berada di posisi yang harus menimbang banyak aspek.

Di satu sisi, kebutuhan transportasi publik di Malang Raya kian mendesak. Sementara Pemprov Jatim juga dihadapkan pada desakan kelompok buruh yang meminta percepatan realisasi trayek menuju kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Khofifah menjelaskan bahwa pembahasan mengenai penentuan skala prioritas rute ini akan segera dilakukan dalam pertemuan internal di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

"Baru nanti malam kita mau rapat di Grahadi. Jadi kan ada permintaan buruh itu yang Pasuruan," ujar Khofifah kepada wartawan di Pasar Klojen, Kota Malang, Jumat (29/5/2026).

ADVERTISEMENT

Meski terkesan mandek, Khofifah memastikan wilayah Malang Raya tidak luput dari perhatian Pemprov Jatim. Berdasarkan cetak biru pengembangan transportasi massal, sebenarnya sudah ada rancangan matang untuk menghadirkan 3 koridor baru di wilayah yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu itu.

Khofifah juga mengaku telah memaparkan urgensi wilayah Malang Raya ini saat berdialog langsung dengan perwakilan pekerja.

"Saat saya menerima perwakilan buruh, saya juga menyampaikan bahwa ada kebutuhan strategis di Malang. Sebetulnya direncanakan 3 koridor," ungkapnya.

Namun, Khofifah menggarisbawahi bahwa pembangunan sistem transportasi publik tidak bisa diwujudkan dalam semalam. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur wajib melakukan studi kelayakan yang mendalam, mulai dari pemetaan potensi pasar hingga sinkronisasi dengan kemampuan kas daerah.

"Model yang dilakukan Dinas Perhubungan itu nggak ada uang langsung bikin, nggak. Pasti ada proses dialog, selain melihat kebutuhan market," tegas Khofifah.

Munculnya dinamika ini tidak lepas dari momentum Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei lalu. Saat itu para pekerja di Pasuruan secara masif menyuarakan aspirasi agar pemerintah menyediakan moda transportasi yang murah, aman, dan terintegrasi menuju kawasan industri PIER.

Aspirasi ini dinilai berkaca pada kesuksesan koridor Trans Jatim sebelumnya, yang telah mampu mengurai persoalan mobilitas pekerja di kawasan industri Ngoro, Mojokerto.

"Ngoro sudah, sekarang minta PIER. Ngitung dulu, nanti malam kita bahas," pungkas Khofifah.

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah di wilayah Malang Raya berlomba-lomba mengajukan penambahan trayek maupun koridor untuk Trans Jatim. Saat ini, Trans Jatim di Malang Raya hanya ada satu koridor yang melintasi Kota Malang-Kabupaten Malang menuju wilayah Kota Batu.

Sejumlah pengajuan penambahan trayek dan koridor dilakukan, seperti halnya penambahan trayek yang melintasi kawasan Soekarno-Hatta (Suhat). Kemudian, ada permintaan penambahan trayek menuju sisi selatan Malang Raya, yakni menuju wilayah Kepanjen Kabupaten Malang.




(abq/dpe)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads