.webp)
Jalan kategori kurang mantap saat ini masih di angka 12,65% dari 1.166,389 Km di Kabupaten Mojokerto. Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah daerah melakukan rekonstruksi dan peningkatan atau pelebaran jalan di 24 titik.
Proyek rekonstruksi tahun ini salah satunya menyentuh ruas jalan kabupaten Pekukuhan-Ngoro sepanjang 526 meter. Jalan yang sebelumnya aspal ini dicor beton dengan lebar 7-10 meter. Anggaran proyek ini mencapai Rp 2.981.152.000.
"Ruas Pekukuhan-Ngoro progres rekonstruksi 77,626%. Selesai kontraknya kan 24 Juni. Jadi, sebelum tanggal itu sudah 100%," terang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Yuni Laili Faizah kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabupaten Mojokerto terkenal akan jalannya yang lebar dengan konstruksi beton cor. Rupanya tujuannya supaya jalan kabupaten lebih tahan lama, minim pemeliharaan, serta menyesuaikan beban lalu lintas harian rata-rata (LHR).
Begitu pula ruas jalan Pekukuhan-Ngoro yang direkonstruksi dari aspal menjadi cor beton. Sebab, jalan kabupaten ini banyak dilalui kendaraan dengan tonase tinggi dari Ngoro Industrial Park (NIP) dan sekitarnya.
"Di situ LHR sangat tinggi, bebannya juga cukup berat, kami sengaja buat konstruksinya yang sesuai kendaraan yang lewat di sana. Sehingga umur jalannya bisa lebih panjang, pemeliharaan lebih kecil," jelas Yuni.
Data yang dihimpun detikJatim dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, panjang jalan kabupaten bertambah 125,065 Km menjadi 1.166,389 Km yang terbagi menjadi 430 ruas jalan. Dari jumlah itu, jalan kategori kurang mantap masih di angka 12,65% atau 147,601 Km.
"Jalan mantap kami sudah di atas 80%. Harapan kami tahun ini lebih lagi. (Rekonstruksi dan peningkatan jalan) Kami prioritaskan yang rusak berat atau butuh rekonstruksi, tahun ini 24 titik," ungkap Yuni.
Peningkatan infrastruktur jalan masih menjadi perhatian Pemkab Mojokerto di tengah efisiensi besar-besaran anggaran pemerintah. Misinya antara lain menarik investasi demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Henri Surya merinci, 24 proyek rekonstruksi dan peningkatan jalan kabupaten tersebar di 13 kecamatan. Yaitu 5 titik di Ngoro, 4 titik di Pacet, masing-masing 2 titik di Mojosari, Jatirejo, Kemlagi dan Kutorejo, serta masing-masing 1 titik di Trawas, Pungging, Bangsal, Dlanggu, Jetis, Puri dan Dawarblandong.
"Sedangkan untuk desanya antara lain Desa Pulorejo, Leminggir, Kutogirang, Lolawang, Wonodadi dan lain-lain," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan tahun ini memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk Pemkab Mojokerto Rp 316.030.227.000. Meliputi dana alokasi umum (DAU) Rp 176.334.321.000, dana alokasi khusus nonfisik (DAK NF) Rp 12.158.473.000, dana desa (DD) Rp 42.904.945.000, serta dana bagi hasil (DBH) Rp 85.030.227.000.
Kebijakan tersebut memaksa Pemkab Mojokerto melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor. Antara lain TPP ASN sekitar Rp 30 miliar sehingga gaji 13 dihapus, kegiatan seluruh OPD dipangkas sekitar Rp 78 miliar, Dana Desa (DD) sekitar Rp 43 miliar, ADD sekitar Rp 15 miliar, DBHCHT sekitar Rp 10 miliar, serta perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Mojokerto di angka 27,98%.
Di tengah efisiensi anggaran, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa (Gus Barra) justru kukuh memindahkan pusat pemerintahan (Puspem) dari wilayah Kota Mojokerto. Lokasinya pun sudah ditentukan melalui studi kelayakan oleh tim ahli dari ITS, yaitu di Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari.
Di lokasi ini terdapat lahan aset Pemkab Mojokerto sekitar 1 hektare, selebihnya tanah kas desa (TKD) dan milik masyarakat. Untuk pengadaan lahan sesuai kebutuhan sekitar 5 hektare, mereka mengalokasikan anggaran Rp 90 miliar dari APBD 2026. Pengadaan lahan ditangani DPRKP2 Kabupaten Mojokerto.
Di sisi lain, anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dipangkas Rp 66 miliar dari usulan Rp 744 miliar menjadi Rp 678 miliar. Pemerintah menyebut anggaran tersebut masih di atas mandatory spending pendidikan 20%.
Ironisnya, efisiensi anggaran pendidikan paling besar berdampak terhadap program rehabilitasi prasarana sekolah. Sebab anggaran untuk perbaikan fasilitas pendidikan tahun 2026 dipangkas hampir habis. Yaitu dari usulan dalam perencanaan sekitar Rp 60 miliar menjadi hanya sekitar Rp 2 miliar.
Sehingga perbaikan prasarana pendidikan tahun ini hanya cukup untuk 7 sekolah. Padahal tahun lalu rehabilitasi bisa menyantuh 70 sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto pun mengusulkan 606 sekolah agar menerima anggaran revitalisasi dari Kemendikdasmen. Dari jumlah itu, sekitar 20% dalam kondisi rusak berat.
Sekolah di Bumi Majapahit yang diusulkan menerima anggaran revitalisasi dari Kemendikdasmen meliputi 232 sekolah jenjang PAUD, 287 sekolah dasar (SD), serta 87 sekolah menengah pertama (SMP). Total anggaran yang dibutuhkan untuk rehab 606 lembaga pendidikan tersebut mencapai Rp 165 miliar.
Tak sampai di situ saja, efisiensi juga mengakibatkan anggaran Bosda dari Pemkab Mojokerto harus dihapus dari APBD 2026. Terdiri dari sekitar Rp 8 miliar untuk siswa jenjang SD dan SMP, serta Rp 346 juta untuk siswa jenjang PAUD.
Bosda jenjang SD dan SMP dipakai untuk pengadaan kain seragam gratis bagi 21.722 siswa. Meliputi 9.568 siswa dari 385 SD negeri, 901 siswa dari 33 SD swasta, 8.604 siswa dari 41 SMP negeri, serta 2.649 siswa dari 63 SMP swasta.
Sedangkan Bosda jenjang PAUD digunakan untuk pengadaan alat peraga edukatif (APE). Terdapat 1.162 lembaga PAUD negeri maupaun swasta di Kabupaten Mojokerto berupa TK, Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
(auh/hil)
