.webp)
Presiden Prabowo Subianto menyinggung nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah hingga tembus Rp 17.500. Menurutnya, fluktuasi nilai tukar dolar AS tak perlu terlalu dikhawatirkan oleh masyarakat, khususnya di desa.
Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Gigih Prihantono menilai melemahnya rupiah terhadap dollar tetap saja berpengaruh bagi seluruh warga Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun desa.
"Yang harus disadari bahwa kita punya ketergantungan impor bahan baku, ataupun barang setengah jadi dan barang jadi. Sehingga ini sangat membebani masyarakat secara langsung mulai dari ke atas dan di bawah baik kota atau di desa," kata Gigih saat dikonfirmasi detikJatim, Minggu (17/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Gigih, warga desa memang tidak bertransaksi menggunakan dollar. Namun, barang-barang impor seperti pakaian, elektronik hingga kendaraan tetap masuk di desa dan banyak warga yang membutuhkan.
"Masalah dalam lagi, memang orang desa tidak membayar pakai dollar, tapi harga rupiah-nya itu penting. Ketika impornya naik, maka barang kita mayoritas barang jadi misal baju, sepeda motor, elektronik ini kan banyak impor dan ini menyebabkan tekanan di kelas bawah," jelasnya.
Gigih menyarankan agar pemerintah memperbaiki tata kelola fiskal untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah. Salah satunya dengan memperbaiki program prioritas agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
"Yang pertama soal tata kelola. Bagaimana saat ini pengelolaan fiskal kita defisitnya melebar. Kita tahu bagaimana program prioritas nasional katakan seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih punya masalah struktural dan itu jadi masalah terhadap defisit fiskal kita," jelasnya.
"Apalagi tata kelola fiskal kita jauh lebih buruk saat ini daripada beberapa waktu lalu. Ini sinyalmen kurang baik bagi para pelaku usaha termasuk juga ada tekanan geo politik," tambahnya.
Gigih juga menyoroti soal banyaknya regulasi yang memberatkan para pelaku usaha saat ini. Saat ini, para pelaku usaha dibebani regulasi otoritarian.
"Untuk memperbaiki nilai tukar, jalan satu-satunya deregulasi. Jadi pangkas semua aturan-aturan yang memberatkan para pelaku usaha. Jangan seperti sekarang kita malah mengetati regulasi. Kita ini menuju ke otoritarian ya, perekonomian tidak jalan. Kalau zaman orde baru otoritarian iya, tapi perekonomian jalan," bebernya.
"Kalau sekarang kita menuju ke otoritarian, tapi dunia usaha di otoritarian-kan. Nah ini nggak bisa, dunia usaha itu semakin di high regulasi semakin dia tidak bergerak bebas dia akan mengalami kemunduran. Jalan paling cepat permudah regulasi untuk para pelaku usaha," tandasnya.
(auh/hil)
