Kebohongan SPPG Terbongkar Usai 210 Siswa Surabaya Keracunan

Surabaya -

Fakta mengejutkan terungkap di balik kasus keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di Surabaya. SPPG Bubutan Tembok Dukuh yang mengolah makanan penyebab keracunan ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), meski sebelumnya sempat mengklaim sertifikasinya lengkap.

Temuan itu diungkap dalam rapat dengar pendapat atau hearing di DPRD Surabaya, Rabu (13/5/2026). Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya dr Billy Daniel Messakh membeberkan hasil investigasi kesehatan lingkungan di dapur SPPG penyedia MBG tersebut.

"SPPG Bubutan Tembok Dukuh sampai saat investigasi belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis," kata dr Billy dalam hearing, Rabu (13/5/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak hanya soal sertifikat, hasil inspeksi kesehatan lingkungan juga menunjukkan dapur tersebut tidak memenuhi standar higiene sanitasi pangan.

"Hasil investigasi kesehatan lingkungan dan penelusuran proses pengolahan pangan menemukan beberapa faktor risiko yang berpotensi menyebabkan kontaminasi pangan," kata dr Billy.

Dinkes menemukan proses thawing atau pencairan daging dilakukan di suhu ruang selama sekitar dua jam. Kondisi itu dinilai berisiko memicu pertumbuhan bakteri.

Selain itu, ditemukan jeda waktu cukup panjang dalam proses perebusan, pendinginan, pengirisan hingga pemasakan akhir daging krengsengan yang menjadi lauk MBG saat kejadian.

Tak hanya itu, bahan pangan matang juga masih disimpan bercampur dengan bahan mentah dalam chiller. Investigasi semakin mengkhawatirkan setelah petugas menemukan banyak lalat di area dapur produksi.

"Proses itu 2 jam lamanya. Selama itu lingkungan lalat cukup banyak. Lalu trap insect tidak memenuhi standar, lalat bisa keluar masuk," jelasnya.

"Pintu masuk dapur juga mestinya ada penghalang juga tidak ada, mudah sekali insect masuk. Ada area yang kita tangkap juga kemarin jangan-jangan tikus juga masuk lewat situ," tambahnya.

Dari hasil inspeksi kesehatan lingkungan pada 11 Mei 2026, dapur SPPG Bubutan Tembok Dukuh hanya memperoleh nilai 81,85 persen dengan kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Meski demikian, penyebab pasti keracunan massal masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan sampel klinis pasien.

"Hasil lab memakan waktu 5-7. Hari Senin nanti (keluar hasilnya)," ujarnya.

Dinkes menduga keracunan dipicu kontaminasi kimia maupun toksin bakteri tertentu karena gejala muncul sangat cepat setelah makanan dikonsumsi.

"Berdasarkan masa inkubasi yang sangat singkat (30-60 menit) serta gejala dominan berupa mual dan muntah, kemungkinan penyebab sementara mengarah pada kontaminasi kimiawi pada makanan, keracunan akibat toksin Staphylococcus aureus, keracunan akibat toksin Bacillus cereus tipe emetik," pungkasnya.

Dalam hearing tersebut, Kepala SPPG Bubutan Tembok Dukuh, Chafi Alida Najla akhirnya mengakui bahwa dapurnya memang belum memiliki SLHS. Ia juga meminta maaf karena sebelumnya sempat menyatakan sertifikasi dapur sudah lengkap.

"Belum (memiliki SLHS pada dapur SPPG)," kata Chafi kepada wartawan usai hearing di DPRD Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Chafi mengaku terjadi kesalahpahaman terkait proses pengurusan sertifikasi.

"Oke, mohon izin, saya Chafi, saya di sini mau meminta maaf karena kemarin itu mungkin kesalahpahaman dari saya karena saya mengiranya untuk segala proses yang saya pahami adalah dari proses pendaftaran gitu," ucapnya.

"Tapi memang kita sedang proses dan ada beberapa sertifikat seperti SLHS yang masih belum saya kantongi dan saya tinggal satu step terakhir, sebenarnya seperti itu. Tinggal verifikasi saja," tambahnya.

Meski belum memiliki SLHS, Chafi mengklaim beberapa sertifikat lain telah dikantongi.

"Beberapa sertifikat memang yang sudah selesai seperti penjeman makanan sudah, halal sudah, seperti itu. Terima kasih," ujarnya.

Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Kota Surabaya Kusmayanti kemudian menjelaskan bahwa dokumen yang dimaksud Chafi sebelumnya hanyalah berkas pendaftaran sertifikasi, bukan sertifikat resmi yang telah terbit.

"Dinkesnya kan memang belum juga melakukan inspeksi. Tapi bukan menyalahkan Dinkes, tapi kan memang itu adalah prosedurnya. Untuk mendaftarkan ada berkas-berkas yang harus dilengkapi," kata Kusmayanti.

Saat disinggung soal kondisi dapur yang tidak higienis, Kusmayanti juga membenarkan hasil temuan Dinkes Surabaya.

"Kan tadi sudah disampaikan sama Pak Dinkes. Belum (higienis)," pungkasnya.

Kasus keracunan MBG ini sendiri menimpa sekitar 210 siswa dan guru dari belasan sekolah di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya. Para korban mengalami pusing, mual hingga muntah usai menyantap lauk daging krengsengan yang diolah SPPG Bubutan Tembok Dukuh pada Senin (11/5).

Di tengah polemik tersebut, terungkap pula bahwa mayoritas dapur MBG di Surabaya ternyata belum memiliki SLHS. Berdasarkan data per 13 Mei 2026, dari total 133 SPPG di Surabaya, baru 49 yang telah mengantongi sertifikat tersebut.

"84 SPPG belum memiliki SLHS. Jumlah SPPG yang sudah operasional sebanyak 108 SPPG, jumlah SPPG yang belum operasional sebanyak 19 SPPG, dan jumlah SPPG yang berhenti atau tidak operasional ada di 6 SPPG," kata Kusmayanti di DPRD Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Meski belum bersertifikat, dapur MBG tetap diperbolehkan beroperasi dengan syarat segera mengurus pendaftaran maksimal 30 hari setelah operasional dimulai.

"Itu memang diperkenankan tetapi batasnya adalah kriterianya, setelah tanggal operasional maksimum 30 hari harus segera mendaftar," ujarnya.

"Tetapi pada prinsipnya, nawaitunya harus tetap mendaftar dulu. Kalau misalnya ada lebih dari 30 hari belum mendaftar itu kan kami sudah lakukan suspen dan itu sudah terjadi di bulan Maret," pungkasnya.