.webp)
DPRD Surabaya akan menggelar rapat dengar pendapat atau hearing di Komisi D besok, Rabu (13/5/2026), usai 200 siswa diduga mengalami keracunan makanan bergizi gratis (MBG). DPRD meminta program MBG tetap berjalan, namun pengawasan dan standar higienitas makanan harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.
"Kalau melihat situasi sekarang, MBG tetap jalan. Tapi paling tidak harus ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi kembali," kata Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).
Selain memastikan makanan tidak basi, higienitas juga harus sesuai standar, mulai dari kandungan bahan makanan hingga proses pengolahan sampai distribusi ke sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"SOP-nya mungkin hanya melihat basi atau tidak. Nah bagaimana MBG ini terus berjalan tapi juga harus ada standar higienis. Apakah makanan itu benar-benar aman, tidak beracun atau tidak mengandung sesuatu yang mengakibatkan keracunan, ini yang harus dipastikan," jelasnya.
Syaifuddin menyebut kejadian keracunan MBG dapat menimbulkan trauma bagi orang tua dan anak.
"Kalau ini berulang, orang tua dan anak-anak akan takut mengonsumsi MBG. Padahal program ini tujuannya baik untuk pemenuhan gizi anak-anak," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengatakan, pihaknya akan menggelar hearing besok. Pihak SPPG dan sejumlah dinas terkait dipanggil ke Komisi D.
"Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya," kata Imam.
Imam mengatakan, dalam hearing besok pihaknya akan meminta keterangan terkait penyebab dugaan keracunan sekaligus mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang.
"Komisi D sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Ini korban keracunan MBG terbesar di Surabaya. Kami akan mengundang pihak terkait untuk mengetahui penyebab keracunan sekaligus mencari solusi supaya tidak terjadi lagi ke depannya," pungkasnya.
