.webp)
PBNU resmi menetapkan jadwal Muktamar NU pada awal Agustus 2026. Kini, banyak dorongan agar Muktamar NU digelar di pondok pesantren (ponpes).
Tokoh Muktamar Luar Biasa (MLB), KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam mendukung muktamar digelar di ponpes. Dukungan ini agar muktamar berjalan baik dan meminimalisir money politics.
"Di samping meminimalisir money politics juga mengembalikan ruh pesantren di tubuh NU yang sedang mengalami degradasi khususnya terkait etika dan akhlak berorganisasi," kata Gus Salam saat dikonfirmasi detikJatim, Kamis (7/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengasuh Ponpes Denanyar ini menyebut jika Muktamar NU digelar di ponpes, maka para calon yang berambisi dengan menghalalkan segala cara termasuk politik uang akan takut.
"Ya pasti ada takutnya, takut kualat kalau main-main (politik uang) gitu di pondok pesantren," jelasnya.
Lebih lanjut, ulama yang siap maju sebagai Caketum PBNU ini menyebut Muktamar yang digelar di Ponpes cenderung menghasilkan pemimpin yang baik.
Sebelumnya diketahui, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menetapkan tanggal Muktamar NU. Jika tak ada halangan, acara akan digelar pada 1-5 Agustus 2026.
"Insyaallah seperti itu (Muktamar 1-5 Agustus)," kata Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, saat ditemui di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Kepastian Muktamar ditetapkan setelah Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di Gedung PBNU. Mereka membahas persiapan Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar NU, serta Muktamar NU.
Untuk lokasinya, PBNU belum memberikan bocoran. Namun, ada usulan Muktamar digelar di Ponpes Lirboyo, Kediri.
Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid Shoib, mengatakan pihaknya belum menerima permintaan resmi mengenai penunjukan tersebut. Hal ini menyebabkan internal pesantren belum mengadakan pembahasan khusus terkait topik Mukhtamar.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengusulkan Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35. Namun sampai saat ini belum ada permintaan resmi, sehingga kami juga belum membahasnya secara khusus di internal," kata KH Oing Muid, Selasa (7/4/2026), dikutip detikjatim.
(auh/hil)
