.webp)
Anggota DPD RI Lia Istifhama angkat bicara terkait polemik penutupan program studi (prodi) yang dinilai tak relevan dengan kebutuhan industri yang sempat beredar. Ia menyambut positif keputusan pembatalan wacana tersebut.
"Memang, jika bicara kerangka efisiensi anggaran, prodi yang dinilai 'tidak laku pasar' sering diposisikan sebagai beban institusi dan sekilas, kebijakan tersebut akan tampak rasional. Namun jika ditelaah lebih mendalam, pendekatan itu justru berangkat dari diagnosis berpotensi menimbulkan persoalan jangka panjang yang lebih kompleks, yakni dari lulusan prodi yang ditutup tersebut," ujar Lia, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, penutupan prodi berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap pengakuan gelar lulusan di dunia kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita bicara bagaimana gelar akademis mereka dipertaruhkan di dunia kerja jika prodi yang mereka ambil saat kuliah, tinggal kenangan," tuturnya.
Padahal, lanjutnya problem dunia kerja, tidak sebatas gelar akademis saja. Melainkan skill dan kemampuan adaptif inventif dari personal itu sendiri.
"Maka jika prodi ditutup, maka akan semakin mengkerdilkan penyerapan tenaga kerja oleh lulusan atau alumni tersebut akibat pengakuan dari prodi yang dipertanyakan," imbuhnya.
Anggota DPD RI asal Jatim itu juga menegaskan pendidikan tinggi tidak bisa semata dilihat dari kebutuhan pasar kerja.
"Fungsi utama pendidikan tinggi adalah membangun kesadaran kritis atau conscientization, yang memungkinkan individu memahami realitas secara mendalam," tegasnya.
Ia mengungkapkan tanpa pendidikan tinggi, lulusan mungkin siap kerja, namun bisa jadi tidak siap menghadapi perubahan, tidak mampu berinovasi, hingga kehilangan keberanian untuk mengoreksi ketidakadilan.
"Maka di sini ilmu harus dihargai secara utuh dan tidak dikaitkan dengan menjawab tidaknya kebutuhan kerja," ungkapnya.
Selain itu, Lia menilai akar persoalan ada pada belum optimalnya daya serap industri terhadap ragam disiplin ilmu.
"Masalah utama pendidikan tinggi di Indonesia sejatinya bukan terletak pada banyaknya ragam disiplin ilmu, melainkan pada sempitnya daya serap industri terhadap keragaman tersebut. Ketika industri belum berkembang secara optimal berbasis riset dan inovasi, wajar jika tidak semua lulusan terserap," tuturnya.
Ia pun mendorong penguatan ekosistem industri berbasis ilmu pengetahuan. Dirinya menyarankan solusi yang bisa diambil atas problem ini adalah memperluas ekosistem industri berbasis ilmu pengetahuan, bukan justru merampingkan kampus.
"Menyelesaikan persoalan di hilir dengan memangkas hulu adalah logika yang terbalik. Maka kolaborasi antar Kementerian sangat dibutuhkan untuk memadupadankan atau mix and match prodi lulusan dengan dunia industri," bebernya.
Oleh karena itu, menurutnya diperlukan penguatan sinergi antara kampus dengan industri lewat skema link and match yang bukam hanya berorientasi pada kebutuhan pasar saat ini. Akan tetapi turut mendorong riset, inovasi, hingga menciptakan sektor ekonomi baru.
"Selain itu, revitalisasi kurikulum harus mengedepankan pendekatan lintas disiplin yang menggabungkan aspek teknis, humanistik, dan kewirausahaan melalui program reskilling dan upskilling," tukasnya.
Sebelumnya, dilansir detikEdu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto angkat bicara soal isu penataan program studi (prodi) di perguruan tinggi. Ia menyatakan, prodi didorong untuk memutakhirkan (update) pengetahun yang diajarkan secara berkelanjutan agar tetap relevan.
"Terkait dengan program studi ya, alih-alih kita menutup program studi, program studi ini justru kita kembangkan. Dalam artian apa? Dalam artian program studi kita dorong ya untuk terus melakukan update pengetahuan yang diajarkan," ujar Mendikti Brian di sela Kick Off Program Bestari Saintek dan Peluncuran Program Semesta Skema Pendanaan APBN Tahun 2026 di Graha Kemdiktisaintek Gedung D, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
(irb/hil)
