.webp)
Menjelang peringatan Hari Buruh 1 Mei atau May Day, mahasiswa yang tergabung di Persatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) Sidoarjo menyoroti sejumlah isu krusial. Mulai dari kesejahteraan buruh hingga efektivitas program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ketua Umum PC PMII Sidoarjo, M. Alfien Ananta, mengatakan isu utama yang diangkat dalam momentum May Day tahun ini tetap berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan.
Salah satunya, dorongan agar pemerintah daerah segera mengatur kebijakan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mengatensi kepada Pemkab Sidoarjo bagaimana nantinya Perda bisa mengakses berapa persen masyarakat Sidoarjo ini yang harus bekerja di pabrik-pabrik industri di Sidoarjo," ujar Alfien kepada detikJatim, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, hingga saat ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur proporsi tenaga kerja lokal di kawasan industri Sidoarjo. Pihaknya menyebut setidaknya 80% pekerja di industri diharapkan berasal dari warga setempat.
"Kalau itu bisa diakses, target kami minimal 80% tenaga kerja diisi masyarakat Sidoarjo," tegasnya.
Selain itu, PMII juga menyoroti persoalan buruh terkait upah. Alfien menyebut masih banyak pekerja yang belum menerima gaji secara layak, bahkan terdapat tunggakan pembayaran upah di sejumlah perusahaan.
"Masih banyak gaji buruh yang belum terealisasi dengan baik, ada tunggakan dan lain sebagainya. Ini yang harus menjadi perhatian serius," tambahnya.
Tak hanya isu ketenagakerjaan, PMII Sidoarjo juga menyoroti soal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alfien menilai program tersebut memiliki tujuan baik, namun implementasinya di lapangan belum maksimal.
"Program MBG ini baik, tapi realisasinya belum berjalan maksimal. Sampai sekarang masih ada sekolah di Sidoarjo yang belum mendapatkan program tersebut," tuturnya.
Ia berharap program MBG dapat dijalankan lebih tepat sasaran dan transparan tanpa adanya kepentingan pribadi dari pihak tertentu.
Selain itu program nasional seperti KDKMP juga menjadi sorotan yang dinilai memiliki persoalan serupa, yakni pada aspek implementasi. Alfien menyebut adanya perbandingan antara pembangunan fasilitas KDKMP dengan kondisi infrastruktur pendidikan yang dinilai masih minim sebagaimana diperbincangkan masyarakat.
"Sempat teman-teman komentar terkait perbandingan antara kantor KDKMP dengan bangunan sekolah. Artinya miris terkait pendidikan ini masih minim, kemudian kenapa kemudian atensi KDKMP ini kok menjadi intens," tuturnya.
Meski demikian, PMII Sidoarjo menyatakan akan terus memantau pelaksanaan program tersebut dengan harapan dapat berjalan sesuai tujuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
"Per hari ini kita masih memantau dan mengawal. Kira-kira ke depannya KDKMP ini akan berjalan sesuai dengan harapan Pak Presiden dan rakyat atau bagaimana," pungkasnya.
