.webp)
Kinerja Pansus BUMD DPRD Jatim disorot oleh sejumlah pihak. Sorotan salah satunya datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim yang menilai Pansus BUMD hanya 'buang-buang anggaran' dan tidak menghasilkan apapun untuk perbaikan BUMD.
Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim Agung Mulyono buka suara. Ia berjanji Pansus BUMD akan menyampaikan sejumlah rekomendasi pada 30 April 2026.
"Memang belum membuat rekomendasi. Tanggal 30 April rekomendasi (keluar)," kata Agung saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (27/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agung menegaskan pihaknya terus menelaah kinerja BUMD Pemprov Jatim yang dianggap tidak optimal dan buang-buang APBD. Ia mendorong perbaikan dan penguatan tata kelola melalui rekomendasi yang lebih tajam dan solutif.
"Targetnya jelas, merumuskan rekomendasi strategis yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga aplikatif bagi peningkatan kinerja BUMD ke depan," jelasnya.
Agung menegaskan fase akhir pembahasan ini menjadi momentum penting untuk memperdalam seluruh temuan yang telah dihimpun.
"Perlu didalami, perlu didetailkan. Dengan sisa waktu 1-2 minggu ini, itu yang menjadi fokus kami," ujarnya.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Puspa Agro, di samping sejumlah isu lain seperti pengelolaan limbah yang juga turut dibedah secara mendalam.
Agung juga menyoroti kinerja manajemen PT Jatim Grha Utama (JGU) beserta anak perusahaannya. Pendalaman dilakukan untuk memastikan transparansi kinerja, termasuk aspek pendapatan dan kontribusi terhadap daerah.
Selain JGU, perhatian juga tertuju pada PT Pratama Jatim Lestari (PJL) yang mengelola fasilitas pengolahan limbah B3 di Mojokerto. Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat aspek tata kelola sekaligus menjawab tantangan pengelolaan lingkungan.
Agung menegaskan, seluruh rangkaian pembahasan tersebut bukan sekadar evaluasi, melainkan langkah konkret untuk menyusun rekomendasi yang bisa langsung diimplementasikan.
"Semua materi dan hasil hearing akan dirapatkan dalam pansus, kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi yang lebih detail dan aplikatif," tegasnya.
Meski sejumlah BUMD dinilai belum optimal, Pansus tetap mengedepankan pendekatan objektif dan berbasis data. Termasuk terkait wacana penutupan unit usaha seperti Puspa Agro, yang masih akan dibahas secara matang dalam rapat final.
"Untuk rekomendasi final, nanti akan kita bahas dalam rapat khusus. Semua akan dirangkum secara menyeluruh," imbuhnya.
Diketahui, Koordinator MAKI Jatim Heru Satriyo menyebut Pansus BUMD DPRD Jatim hanya buang-buang anggaran dan tidak menghasilkan manfaat apapun untuk kebaikan BUMD Pemprov Jatim.
Padahal, lanjut Heru, Pansus BUMD DPRD Jatim sudah dibentuk sejak November 2025 lalu. Namun, kerjanya terkesan menghambur-hamburkan anggaran selama 6 bulan bekerja.
"Setelah dibentuk sejak November 2025, tapi tidak menghasilkan apapun. Cenderung malah menghabiskan anggaran karena banyak mengadakan acara di hotel-hotel mewah di tengah efisiensi anggaran," jelas Heru.
"Kalau enam bulan buat begini begitu kumpul di hotel Malang, buat apa? Mana hasilnya? Anggaran keluar berapa? Manfaatnya sungguh tidak ada," tandas Heru.
(auh/abq)
