.webp)
Pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang mengungkit perannya dalam perjalanan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memicu beragam respons. Mulai dari Jokowi sendiri, PDIP, hingga relawan Pro Jokowi (Projo) turut angkat bicara.
Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan kekesalannya atas tudingan yang menyebut dirinya mendanai polemik ijazah Jokowi. Dalam kesempatan itu, JK sekaligus menyinggung perannya dalam perjalanan karier politik Jokowi hingga menjadi Presiden RI.
Pernyataan tersebut disampaikan JK saat jumpa pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Awalnya, JK menanggapi tuduhan yang diarahkan kepadanya terkait kasus yang menyeret nama Rismon Sianipar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan saja. Jadi saya marah kenapa? Apalagi saya dituduh kasih Rp 5 M, mana saya kasih Rp 5 M? Ketemu aja tidak tahu saya, kenal pun tidak. Ini buktinya WA-nya. Tidak saya bilang," kata JK.
Dalam kesempatan itu, JK juga mengungkit perannya dalam mengantarkan Jokowi ke panggung politik nasional. Ia menyebut dirinya sebagai sosok yang memperkenalkan Jokowi dari Solo ke Jakarta.
"Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya," tegas JK.
JK juga menyinggung proses pencalonan Jokowi sebagai presiden saat itu. Ia mengaku diminta langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi Jokowi.
"Nah dua tahun dia Gubernur, oke silakan, saya tidak campur, saya tidak pernah datang waktu Gubernur. Tiba-tiba jadi Presiden, saya bilanglah, 'Eh belum cukup pengalaman jangan, nanti rusak negeri ini', Ah tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau teken kalau saya tidak wakilnya," katanya.
Menurut JK, permintaan tersebut didasari pertimbangan pengalaman yang dimilikinya.
"'Kenapa Bu saya mesti wakil?', 'karena Pak JK yang paling berpengalaman, bimbinglah dia'. Aduh saya mau pulang kampung waktu itu mau pulang ke Makassar, Ibu Mega bilang'jangan, Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Yusuf'. Ya bukan saya minta, bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak berpengalaman. Mengerti? Jadi jangan coba. Minta maaf ya, kasih tahu semua itu buzer buzzer itu. Dia tidak jadi Gubernur kalau bukan saya, ngerti?" imbuh JK.
Pernyataan JK tersebut mendapat tanggapan dari Jokowi. Presiden ke-7 RI itu merespons singkat dengan merendah.
"Ya saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung," kata Jokowi di kediamannya di Banjarsari, Surkarta (Solo), seperti dilansir detikJateng, Senin (20/4/2026).
Saat ditanya lebih lanjut soal pernyataan JK yang menyebut negara bisa rusak, Jokowi enggan menanggapi.
"Yang menilai bukan saya," kata Jokowi.
Dari sisi partai, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa pihaknya tidak terusik dengan pernyataan JK. Ia menilai pernyataan tersebut lebih tepat ditujukan kepada Jokowi.
"Lebih baik tanya langsung Jokowi saja. Karena pernyataan JK ini dugaan saya maksudnya ke Jokowi," kata Andreas saat dihubungi, Senin (20/4/2026).
Andreas juga menegaskan PDIP tidak memiliki kepentingan dalam polemik tersebut.
"Gak terusik, dan gak ada urusan dengan bos nya para Termul. Tanya bos Termul. Dia perlu bertanggung jawab terhadap ternak-ternaknya," ucap dia.
Ia menilai kekesalan JK dipicu oleh pihak lain, bukan PDIP.
"Kekesalan pak JK karena ternak dan didikan pemilik ternak. Makanya Pak JK kesal. Gak ada urusan dengan PDI Perjuangan. Pemilik ternak yang harus tanggung jawab," ujarnya.
Sementara itu, relawan Pro Jokowi (Projo) turut memberikan tanggapan. Mereka membantah pernyataan JK yang menyebut Jokowi menjadi presiden karena peran individu tertentu.
"Kami menghormati Bapak Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa yang memiliki kontribusi nyata dalam perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk dalam Pilpres 2014. Namun demikian, kami menegaskan bahwa kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah hasil dari kehendak dan kepercayaan rakyat Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Projo menilai keberhasilan Jokowi tidak lepas dari rekam jejak kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat.
"Keberhasilan Joko Widodo tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak kepemimpinan beliau yang lahir dari bawah, kerja nyata, serta kedekatan dengan rakyat. Faktor inilah yang menjadi fondasi utama kepercayaan publik," ucap dia.
Selain itu, Projo juga menekankan peran partai politik dan relawan dalam kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014.
"Projo sebagai organisasi relawan yang sejak awal berdiri untuk mengawal kepemimpinan rakyat, melihat bahwa dukungan relawan, partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta partisipasi aktif masyarakat luas merupakan pilar penting dalam kemenangan tersebut," ujar dia.
Di akhir pernyataannya, Projo mengajak semua pihak menjaga narasi kebangsaan dan tidak menyederhanakan proses demokrasi.
"Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk menjaga narasi kebangsaan yang sehat, tidak menyederhanakan proses demokrasi menjadi klaim personal, serta tetap menjunjung tinggi semangat persatuan. Demokrasi Indonesia adalah milik rakyat, dan setiap kemenangan dalam proses tersebut adalah kemenangan bersama, bukan milik individu," ujar dia.
Berita ini sudah tayang di detikNews, baca berita selengkapnya di sini!
