.webp)
Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengaku kaget atas kejadian operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya mengaku prihatin karena bukan kejadian pertama.
"Saya sendiri juga kaget adanya OTT ini karena Tulungagung sudah berkali-kali ada OTT, tentu ini nanti menjadi trauma kepada para pelaksana program pembangunan. Kalau trauma otomatis kan sangat hati-hati," kata Ahmad Baharudin, Senin (13/4/2026).
Menurutnya saat terjadi OTT Bupati Gatut Sunu, pihaknya tidak berada di lokasi yang berbeda. Bahkan menurutnya terkahir bertemu dengan Bupati pada Rabu (8/4/2026), sedangkan OTT pada Jumat (11/4/2026) sore.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau komunikasi saya pas ketemu, sama-sama ketemu di UIN Satu, acara sosialisasi itu. Acara itu yang terakhir, setelah itu nggak ada kontak," jelasnya.
Baharudin mengaku prihatin karena kasus hukum berulangkali menjerat jajaran pejabat utama di lingkup Pemkab Tulungagung selama tiga periode bupati secara berturut-turut. Baik oleh KPK maupun Mabes Polri.
"Dari Bupati Pak Heru, Bupati Pak Syahri Mulyo, dan Pak Bupati Gatot Sunu ini. Kan setelah reformasi itu, setelah pilihan kepala daerah langsung. Setelah pilkada langsung ini Tulungagung itu selalu ada prahara seperti itu," jelasnya.
Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh jajaran pemerintah mulai kepala daerah hingga pegawai paling bawah. Pihaknya berencana menggandeng lembaga lain agar bisa pelaksanaan roda pemerintahan berjalan lancar tanpa melanggar aturan.
"Mudah-mudahan ini yang terakhir lah," jelasnya.
Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudan Dwi Yoga Ambal ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyebut Bupati melakukan pemerasan di 16 OPD dan menyunat anggaran.
(auh/abq)
