.webp)
Sejumlah ruang kerja di lingkungan Pemkab Tulungagung masih tersegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dampaknya, beberapa orang harus bekerja di ruangan lain.
Dari pantauan detikJatim, ruangan yang tersegel KPK di antaranya ruang bagian barang dan jasa serta ruang rapat pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung yang tersegel adalah ruang bidang bina marga, ruangan kepala dinas, administrasi bina marga dan ruangan bidang sumber daya air.
Sementara di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa, sejumlah pegawai telah masuk kerja seperti biasa. Namun, Satpol PP yang berjaga melarang pihak luar masuk ke lingkungan pendapa, termasuk para jurnalis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Petugas mengaku larangan masuk diberlakukan atas perintah langsung dari KPK. "Kalau pegawai sudah masuk, tapi pihak luar tidak boleh masuk. Ini perintah KPK," kata petugas Satpol PP.
Dikonfirmasi terpisah, Pj Sekda Tulungagung, Soeroto, mengaku belum mengetahui jumlah pasti ruangan yang disegel KPK. Meski demikian pihaknya menginstruksikan agar seluruh pegawai tetap bekerja dan memberikan pelayanan seperti biasa
Untuk pegawai yang ruangan kerjanya tersegel disarankan untuk pindah ke ruang lain yang bisa dimanfaatkan. "Bisa menggunakan tempat yang lain. Tetapi kinerja bekerja tetap seperti biasa. Pelayanan tidak boleh berhenti," jelasnya.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Tulungagung dan menetapkan Bupati Gatut Sunu Wibowo beserta ajudan Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka tindak pidana korupsi.
KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp335 juta, sepatu LV dan sejumlah barang lain. Di sisi lain, KPK juga sempat melakukan pemeriksaan belasan pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
