.webp)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyebutkan ada sebanyak 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang sedang dievaluasi karena tidak memenuhi aturan Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan ada yang terancam dihentikan.
Hal itu sebagaimana disampaikan Abdul Mu'ti saat melakukan kunjungan kerja peresmian revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Pati di SMP Negeri 8 Pati. Meski begitu, Mu'ti memastikan program MBG akan terus berjalan.
"Ada 1.500 SPPG yang sekarang dievaluasi dan bahkan mungkin dicabut izinnya karena tidak melaksanakan MBG sebagaimana mestinya. Tapi MBG ini jalan terus karena ini kebijakan untuk membangun generasi yang kuat," jelasnya, Minggu (12/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mu'ti menyebut saat ini Badan Gizi Nasional atau BGN tengah melakukan evaluasi yang sangat ketat terhadap SPPG yang tidak melaksanakan aturan MBG.
"Sampai sekarang ini Badan Gizi Nasional telah melakukan evaluasi sangat ketat terhadap SPPG yang tidak melaksanakan MBG sesuai dengan aturan," jelasnya.
Mu'ti mengatakan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto MBG akan terus disempurnakan. Hal ini karena program ini untuk membangun generasi yang kuat.
"Yang terus akan disempurnakan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), ini akan terus dilaksanakan. Kalau ada kurang-kurang itu nanti kita sempurnakan," katanya.
"Kalau ada yang kurang, yang tidak dimanfaatkan semuanya jangan dibuang semuanya kalau ada kurangnya kita perbaiki, tapi yang sudah ada kita tingkatkan," imbuhnya.
Menurutnya ada sebanyak 50 juta anak di Indonesia telah menerima MBG. Angka itu menurutnya mencapai 90 persen anak di Indonesia yang menerima MBG.
"Sekarang sudah ada 50 juta murid yang sudah menerima MBG. Jadi lebih 93 persen di Indonesia menerima MBG dan ini akan kita terus lanjutkan," pungkas Mu'ti.
Artikel ini telah tayang di detikJateng. Klik di sini.
(dpe/abq)
