.webp)
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan minimnya bimbingan dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) dalam pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Hal ini dia sampaikan setelah mendapati progress pembangunan SR di Nganjuk baru mencapai sekitar 15 persen.
"Tapi fakta yang saya terima hari ini adalah pengawasan, arahan, bimbingan dari kami PU dalam hal ini Prasarana Strategis kepada penyedia jasa minim sekali. Sangat-sangat minim," kata Dody saat ditemui detikJatim di Surabaya, Minggu (12/4/2026).
Ia menegaskan pelaksanaan program Sekolah Rakyat tidak bisa dijalankan secara sembarangan. Mengingat program itu merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu yang saya temukan fakta. Saya enggak mau bermacam-macam lah, ini jadi malah enggak bagus," tegasnya.
Selain itu, Dody mengaku juga mendengar adanya isu setoran dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, hingga kini ia belum menemukan bukti terkait hal tersebut dan lebih menyoroti minimnya bimbingan kepada penyedia jasa.
"Saya juga terus terang ya, rumor di luaran, di pasar ada setor-setoran saya enggak tahu, saya enggak bisa buktiin," ujarnya.
Sebelumnya, Dody menyebut pembangunan Sekolah Rakyat di Nganjuk menjadi yang paling tertinggal dan sempat membuatnya geram. Dari hasil tinjauan pada Sabtu (11/4), progress pembangunan sekolah di bawah Kementerian Sosial itu baru mencapai sekitar 15 persen.
Ia mengaku sempat hampir kehilangan kendali emosi saat melihat kondisi tersebut, terutama jika membayangkan dirinya masih berusia muda.
"Ya sorry, saya kemarin bener-bener khilaf saya. Jengkel saya. Coba kalau kemarin saya masih umur 20-30 saya tonjok beneran tuh orang. Itu sih. Ya mohon maaf. Saya harusnya tidak boleh begitu sebagai seorang menteri. Tapi kalau sudah program prioritas atasan saya itu dibuat mainan, itu saya gimana gitu rasanya," pungkasnya.
