.webp)
Tiga bupati bertemu membahas rencana pembangunan Flyover Simpang Mengkreng untuk mengurai kemacetan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Pertemuan terjadi pada Rabu (8/4/2026) sore.
Pertemuan di Pos Polisi Simpang Mengkreng sekitar pukul 16.30 WIB itu dilakukan Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Bupati Jombang Warsubi.
Tiga kepala daerah itu duduk semeja, membahas solusi komprehensif masalah kemacetan lalu-lintas di Mengkreng, yang menjadi salah satu titik terpadat nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu yang mengemuka dalam diskusi tiga bupati itu yakni terkait rencana pembangunan fisik seperti flyover sepanjang sekitar 700 meter. Di mana, hingga saat ini masih menunggu finalisasi Detailed Engineering Design (DED) dari kementerian terkait.
Untuk diketahui, Simpang Mengkreng merupakan titik temu arus kendaraan dari arah Kabupaten Nganjuk, Kediri dan Jombang. Selama bertahun-tahun, terutama saat musim mudik Lebaran dan libur panjang, selalu terjadi kemacetan di lokasi ini.
"Pertemuan ini menjadi bagian dari sinergi Segitiga Emas (Jombang, Kediri, Nganjuk) untuk mencari solusi komprehensif di salah satu titik kemacetan terpadat nasional," ujar Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.
Marhaen mengatakan, dari diskusinya bersama Bupati Kediri dan Bupati Jombang, disepakati koordinasi teknis lintas daerah. Jajaran Dinas PUPR dan Bappeda dari tiga kabupaten disebutnya akan bergerak cepat menyusun formulasi penanganan.
"Koordinasi teknis akan kami lakukan besok (9/4/2026). Targetnya, pekan depan dokumen usulan bersama sudah siap, baik berupa proposal maupun rekomendasi kebijakan untuk diajukan ke Pemprov Jawa Timur dan Kementerian PU," ujar Marhaen.
Lebih lanjut, Marhaen menjelaskan, pihaknya menyiapkan dua skema pembiayaan sebagai solusi percepatan penanganan. Prioritas utama tetap pada pengajuan pendanaan penuh dari pemerintah pusat. Mengingat status jalan di kawasan Mengkreng merupakan jalan nasional.
"Namun kami juga menyiapkan opsi cadangan, termasuk pembahasan teknis pengadaan lahan," pungkas Marhaen.
(auh/hil)
