.webp)
Persiapan pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Ponorogo tahun 2026 sudah mencapai 90%. Ratusan jemaah di Ponorogo menyatakan siap berangkat dan tak ada yang mengajukan pengunduran diri dengan alasan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Ponorogo, Marjuni, mengatakan seluruh dokumen perjalanan ibadah haji telah disiapkan. Bahkan perlengkapan seperti koper juga sudah diterima oleh para jemaah.
"Perlu kami sampaikan bahwasanya terkait dengan persiapan pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Ponorogo ini sudah mencapai 90%. Seluruh dokumen perjalanan ibadah haji ini sudah kita siapkan, termasuk koper sudah diterima jemaah," ujar Marjuni, Senin (6/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, total jemaah haji asal Ponorogo tahun ini sebanyak 565 orang. Seluruhnya dipastikan dalam kondisi sehat dan siap diberangkatkan.
"Sejauh ini semua jemaah tidak ada yang mengundurkan diri. Semuanya dalam keadaan sehat dan siap berangkat," jelasnya.
Untuk jadwal keberangkatan, jemaah Ponorogo terbagi dalam 2 kelompok terbang (kloter) yakni SUB 19 dan SUB 20 yang masuk gelombang pertama. Kloter SUB 19 seluruhnya berasal dari Ponorogo, sedangkan kloter SUB 20 merupakan gabungan dengan Kabupaten Magetan dan Sidoarjo.
"Jemaah kloter 19 dan 20 akan diberangkatkan secara beriringan pada tanggal 26 April dini hari. Kloter 19 berangkat pukul 01.00 WIB, sedangkan kloter 20 pukul 07.30 WIB," paparnya.
Marjuni mengatakan perbedaan waktu keberangkatan dilakukan agar jemaah tidak kelelahan mengingat jadwal masuk Asrama Haji Surabaya berbeda cukup jauh.
"Kloter 19 harus masuk asrama jam 06.00 pagi, sedangkan kloter 20 jam 12.00 siang. Jadi kita pisahkan agar jemaah lebih nyaman," imbuhnya.
Tidak Terpengaruh Konflik Timur Tengah
Isu eskalasi konflik di Timur Tengah tidak menyurutkan semangat jemaah haji asal Ponorogo untuk berangkat ke Tanah Suci. Marjuni selaku Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Ponorogo menegaskan hingga saat ini tidak ada jemaah yang mengajukan pengunduran diri.
"Sejauh ini sama sekali tidak ada keluhan dari jemaah. Tidak ada yang menyatakan mundur karena situasi tersebut," kata Marjuni, Senin (6/4/2026).
Meski begitu, ia mengakui ada beberapa jemaah yang sempat menanyakan kondisi keamanan. Namun, pihaknya telah memberikan penjelasan sesuai kebijakan pemerintah.
"Ada yang tanya kepada kami, sudah kita sampaikan bahwa pemerintah tetap bijaksana dalam mengambil keputusan," jelasnya.
Marjuni mengungkapkan pemerintah bersama DPR telah menyiapkan 3 skenario terkait pelaksanaan haji 2026 apabila konflik di Timur Tengah mengalami peningkatan signifikan.
"Skenario pertama adalah pengalihan rute penerbangan dengan segala konsekuensinya jika eskalasi perang masih terjadi," ujarnya.
Skenario kedua, pemerintah Indonesia bisa memutuskan tidak memberangkatkan jemaah demi keselamatan, meski Arab Saudi tetap menyelenggarakan haji.
"Alasannya adalah hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa lebih diutamakan," tegasnya.
Sedangkan skenario ketiga berlaku jika Arab Saudi membatasi pelaksanaan haji hanya untuk wilayah tertentu.
"Jika itu terjadi, Indonesia juga tidak memberangkatkan jemaah dan akan melakukan negosiasi agar biaya bisa dialihkan untuk haji tahun berikutnya," tambahnya.
Dia memastikan hingga saat ini pemerintah Arab Saudi masih membuka penyelenggaraan haji secara penuh.
"Sampai sekarang masih skenario pertama, dan Arab Saudi tetap menyelenggarakan haji tahun 2026," pungkas Marjuni.
(ihc/dpe)
