.webp)
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memberi contoh langsung penghematan bahan bakar minyak (BBM) dengan bersepeda ke kantor. Langkah ini menjadi cara Ipuk mengajak aparatur sipil negara (ASN) ikut mengurangi konsumsi BBM.
Dengan mengenakan helm hitam, Ipuk mengayuh sepeda dari rumah pribadinya menuju Kantor Pemkab Banyuwangi yang berjarak sekitar 2 kilometer. Aksi ini dilakukan sejak Rabu (1/4/2026), seiring kebijakan penghematan energi yang mulai diberlakukan pemerintah pusat.
"Ini langkah kecil untuk menghemat energi, utamanya BBM. Hari ini saya sengaja gowes menuju kantor. Selain badan lebih bugar, saya juga bisa bersosialisasi langsung dengan warga," ujar Ipuk, Kamis (2/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ipuk menegaskan, langkah tersebut bukan sekadar imbauan, melainkan contoh nyata bagi ASN. Ia mendorong pegawai yang tinggal dekat kantor untuk berjalan kaki atau bersepeda.
"Saya mengajak semua ASN mulai membiasakan naik sepeda atau jalan kaki, bagi yang rumahnya dekat. Bahkan ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk lari. Apalagi bagi yang kesehariannya bekerja di belakang meja, duduk lama, ini harus dibiasakan, bahkan dijadikan budaya karena menyehatkan," ujarnya.
Jauh sebelum wacana penghematan BBM, sejak Februari 2026, Ipuk telah mengeluarkan kebijakan gerakan penggunaan angkutan umum tiap hari Jumat. Dalam gerakan itu ASN diminta untuk menggunakan ojek online (ojol) maupun transportasi umum ke kantor.
Program tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan para pengemudi.
Terkait kebijakan pemerintah pusat yang mulai 1 April 2026 menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN dan sektor swasta, Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi masih akan dibahas.
"Ini sedang kami bahas, apakah Banyuwangi juga memungkinkan melaksanakan WFH. Kalau sudah banyak yang menggunakan angkot/ojol, jalan kaki, atau bersepeda, saya rasa WFH akan menjadi pilihan terakhir," kata Ipuk.
Ipuk mengatakan efisiensi BBM tetap harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, menurutnya, tetap membutuhkan kecepatan kerja dan koordinasi agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara optimal.
(auh/abq)
