.webp)
Kementerian Sosial (Kemensos) mensinyalir 45 persen penyaluran bantuan sosial sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Kini pemerintah melakukan proses verifikasi dan pemutakhiran data.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat di Pendapa Manggala Praja Nugraha, mengatakan problem penyaluran bansos tersebut menjadi perhatian serius pemerintah.
"Diperkirakan untuk PKH dan Sembako itu 45% tidak tepat sasaran. Maka kita terus koordinasi, kita terus perbaiki Dan mudah-mudahan dengan data yang akurat itu intervensinya tepat sasaran dan kemudian berdampak nyata," kata Saifullah Yusuf, Minggu (29/3/2026) petang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya menggerakkan seluruh komponen hingga ke hingga tingkat desa guna membantu proses reformasi besar-besaran terhadap data masyarakat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kami tugasnya membantu proses pemutakhiran," ujarnya.
Tim operator desa, RT, RW, kepala desa, pendamping PKH hingga dinas sosial memiliki peran penting dalam proses tersebut karena data masyarakat berubah secara dinamis setiap saat.
"Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang meninggal. Setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas," imbuhnya.
Pihaknya berharap dengan kolaborasi lintas sektor diharapakan akan mampu menghadirkan data sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih akurat. Tak hanya itu pemerintah juga meminta partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan penyaluran program bantuan sosial.
"Kami mengundang partisipasi masyarakat lewat saluran-saluran yang kita gunakan. Untuk apa? Supaya bantuan-bantuan pemerintah baik itu bansos maupun subsidi sosial itu bisa diterima mereka yang berhak," imbuhnya.
Gus Ipul mengapresiasi Pemkab Trenggalek karena telah bergerak untuk melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat, sehingga program penyaluran bantuan bisa lebih maksimal.
"Saya berterima kasih karena Kabupaten Kabupaten Trenggalek termasuk yang sangat peduli terhadap data. Ya, sudah ada mekanisme yang dibuat, sudah ada upaya-upaya yang nyata dalam mengendalikan data yang akurat," jelas Ipul.
Mensos menyebut hasil dari program penyisiran data tersebut salah satunya diaplikasikan dalam program Sekolah Rakyat (SR). Masyarakat miskin yang sempat tidak terdata atau the invisible people bisa mendapatkan akses bantuan sosial dari pemerintah, termasuk akses pendidikan yang layak.
"Mereka yang belum terdata, mereka yang belum beruntung karena belum terbawa oleh proses pembangunan, mereka yang tersisihkan selama ini, yang ada di sekitar kita itu, itu kita bisa rengkuh, kita bisa rangkul," jelasnya.
(auh/abq)
