.webp)
PDIP memiliki sikap tersendiri dalam menghadapi situasi geopolitik luar negeri, khususnya di Timur Tengah. PDIP akan berprinsip pada politik luar negeri yang bebas aktif seusai dengan amanat dalam Pembukaan UUD 1945.
Hal itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristanto, usai mendampingi Megawati Soekarnoputri berziarah di Makam Bung Karno. Hasto menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan tidak boleh diingkari oleh tindakan negara mana pun, negara harus berdaulat. Pemerintah harus berdiri kokoh pada prinsip tersebut," terangnya kepada wartawan, Minggu (30/3/2026).
Hasto menyebut PDIP memiliki sikap konsisten untuk menolak berbagai bentuk tindakan yang dinilai melanggar kedaulatan negara lain. Termasuk yang melibatkan kekuatan besar dunia.
"Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, harus diperjuangkan dan tidak boleh diingkari oleh suatu aksi tindakan termasuklah dari negara super power. Itulah prinsip-prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sehingga pemerintah Republik Indonesia harus berdiri kokoh terhadap amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," jelasnya.
Disinggung soal pertemuan Megawati dan Presiden Prabowo, Hasto menyebut pertemuan itu berlangsung akrab dan membahas berbagai persoalan strategis, baik nasional maupun global.
"Ibu Megawati berbagi pengalaman dalam menangani krisis multidimensional, sementara Presiden Prabowo juga membuka ruang dialog yang konstruktif. Termasuk membahas tentang persoalan bangsa dan negara dan juga persoalan geopolitik dunia," tandasnya.
(auh/abq)
